Reshuffle Jokowi Disebut Sarat Kepentingan Politik Elite Ketimbang Kepentingan dan Kebutuhan Rakyat

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle di kabinetnya dan melantik dua menteri serta tiga wakil menteri baru.

Namun keputusan itu disebut hanya untung menjaga kepentingan elite politik ketimbang untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro pada Rabu (15/6/2022).

"Hal ini sangat mengecewakan karena yang diakomodasi Jokowi hanya kepentingan politik elite saja. Sedangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat kurang dipertimbangkan," katanya.

Baca: Momen Hangat Jamuan Makan Siang Jokowi bersama Ketum Parpol sebelum Reshuffle, Ini yang Dibahas

Duketahui Jokowi melantik mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggantikan Sofyan Djalil.

Jokowi juga melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Sementara itu di posisi wakil menteri, Jokowi melantik Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni untuk menggantikan Surya Tjandra.

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Terakhir, Jokowi menunjuk John Wempi Watipo, eks Wakil Menteri PUPR, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Keputusan Jokowi yang mempertahankan sejumlah menteri yang kinerjanya dinilai oleh masyarakat tidak memuaskan justru menguatkan motif politik yang kental di balik keputusan reshuffle itu.

"Tidak di-reshuffle-nya beberapa menteri yang dinilai publik tidak memuaskan dan bahkan sudah disentil Jokowi menunjukkan bahwa acuan reshuffle benar-benar tidak didasarkan pada kepentingan publik," katanya.

Menurut Siti, perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.

Baca: Jokowi Resmi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Ini Harta Kekayaan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto

Jokowi memang mempunyai wewenang penuh untuk memilih dan memberhentikan pembantunya di kabinet.

Akan tetapi, dengan otoritas penuh itu, Jokowi juga harus mempertanggungjawabkan pemerintahannya kepada rakyat.

"Menteri bertanggung jawab ke presiden dan presiden bertanggung jawab langsung ke rakyat. Ini karena pilpresnya dilakukan secara langsung (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat)," ucap Siti.

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/6/2022), secara terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti menilai nuansa politis sangat kentara dalam reshuffle kali ini. Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari komposisi menteri dan wakil menteri baru.

(Tribun-Video.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Reshuffle" Menteri Jokowi Dinilai Jauh dari Harapan Rakyat"

# Zulkifli Hasan # Muhammad Lutfi # Sofyan Djalil # Hadi Tjahjanto # Presiden Jokowi