Terkait KKB, ULMWP Berharap Pemerintah Buka Ruang Dialog & Setop Penambahan Pasukan Militer di Papua

TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) wilayah Adat Domberai, Markus Yenu, menyebutkan, pola pendekatan militeristik yang digunakan oleh Jakarta ke Papua, justru tidak akan menghentikan masalah di daerah.

"Kalau terus menambah kekuatan TNI Polri ke Papua, maka justru akan menambah masalah di atas tanah ini," tegas Markus Yenu, Senin (21/3/2022).

Hal ini ditegaskan Markus dalam merespon upaya pergeseran ratusan pasukan TNI Batalyon Raider Khusus 136/Tuah Sakti Kodam I/Bukit Barisan ke Kodam XVIII/Kasuari, Papua Barat.

Demikian, Markus menyebutkan bahwa pemerintah pusat sudah semestinya mengubah pola pendekatan terhadap Papua.

Sebab, selama pendekatan militer masih digunakan, maka takkan menyelesaikan masalah.

Justru sebaliknya malah dapat menimbulkan gesekan di Papua.

Markus menilai, pasukan TNI yang ada di dua Kodam di Tanah Papua telah cukup untuk pertahanan.

Hanya saja, pola pendekatan Jakarta kepada masyarakat di Tanah Papua, harus diubah.

"Jakarta sudah saatnya merubah pola pendekatan ke Papua, dia tidak bisa terus menggunakan kekuatan militer," ujar Markus dilansir dari TribunPapuaBarat.com.

Baca: KKB Kembali Beraksi, Bakar Perumahan Guru dan Nakes di Distrik Baya Biru Paniai, Titik Api 2 Tempat

"Kalau gunakan pendekatan militeristik terus, maka akan ada terjadi gesekan di Papua," ungkap Gubernur Papua Merdeka itu.

Menurut Yenu, Papua hanya butuh pendekatan Jakarta dalam hal membuka ruang dialog.

"Kita dari kelompok Papua Merdeka menginginkan agar Jakarta membuka ruang dialog dan disaksikan langsung pihak ketiga sebagai penengah yakni PBB," ucapnya.

Buka Ruang Dialog

Selain itu, Yenu mengaku, pihaknya sejak tahun 2000 telah mendorong pendekatan dialog.

"Pernah tim 100 beberapa kali berangkat ke Jakarta, dan meminta untuk membuka ruang dialog," ungkap Markus.

"Kita minta agar proses dialog langsung bersentuhan dengan masyarakat, tanpa harus melalui DPR, Pemerintah dan lainnya."

Namun, hingga kini usulan tersebut tidak juga direalisasikan oleh Jakarta.

"Papua ini ibarat api yang sedang menyala, dan tidak ada tim pemadam datang, lalu bakar di tempat lain," imbuhnya.

Harusnya, tim pemadam itu datang ke Papua, dan langsung sentuh titik api yang sedang menyala.

"Selama ini pola pendekatan dari Jakarta, kepada persoalan yang ada di Papua, kami menilai tidak tepat," ungkapnya.

Baca: KKB Serang Lokasi Penambangan di Paniai, Tembak Aparat & Bakar Sejumlah Rumah Warga Serta Puskesmas

Ia mengaku, situasi konflik di Tanah Papua, ada sejumlah tokoh yang berperan dalam polemik itu.

"Salah satu tokoh itu adalah saya di Papua Barat," pungkasnya.

Diinformasikan sebelumnya, sebanyak 400 prajurit TNI yang berasal dari Batalyon Raider Khusus 136/Tuah Sakti, Kodam I/Bukit Barisan, akan dikirim ke sejumlah wilayah di Kodam XVIII/Kasuari, Papua Barat.

Pengiriman prajurit tersebut, bertujuan untuk mengisi kekosongan dan melaksanakan pembinaan teritorial pada wilayah pelosok di daerah ini.

Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema mengatakan, prajurit yang di kirim ke Papua Barat, telah dilakukan pembekalan sejak awal di Kodam Bukit Barisan.

"Prajurit TNI yang datang ini adalah non organik kita (Kodam Kasuari)," ujar Gabriel, kepada awak media di Kodam XVIII/Kasuari, Rabu (16/3/2022).

Kata dia, prajurit yang datang di Papua Barat, bertujuan untuk menjaga wilayah daerah ini sesuai dengan tugas pokok TNI.

Sehingga, dia (Prajurit) bukan hanya menjaga di wilayah Kodam Bukit Barisan, namun keseluruhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Jadi bukan tunggu kalau ada kondisi urgen baru digeser, tetapi dalam situasi damai pun dia sudah punya pengalaman," tuturnya.

Ia mengaku, cara dalam menyiapkan prajurit dari Bukit Barisan hanya sederhana, cukup dengan kepemimpinan hati.

"Mereka di sana sudah dengan budaya yang beda, jadi disiapkan agar mengenali budaya di Papua Barat," ucapnya.

Baca: Bripda Zulkarnaen Ditembaki KKB Papua saat Patroli, Langsung Terjun ke Jurang untuk Berlindung

Tiga Hal Dasar

Dalam menyiapkan prajurit TNI dari Bukit Barisan, pria asal NTT itu mengaku, punya tiga hal dalam persiapan tersebut.

"Prajurit dari Bukit Barisan yang mau ke Papua Barat, harus pegang tiga prinsip dasar yakni Kesetaraan, Budaya dan Pendidikan," ungkap Gabriel.

"Tiga hal tersebut merupakan sebuah langkah strategis dan paripurna."

Nantinya, ketika pelaksanaan di lapangan para prajurit harus dilandasi oleh disiplin dan profesionalitas.

"Setiap prajurit satgas sudah sepatutnya menghormati dan menjunjung tinggi, adat istiadat yang berlaku di wilayah tugas," tegasnya.

Termasuk, berbagai macam kearifan lokal yang ada ditengah-tengah masyarakat di Papua Barat.

Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun TribunPapuaBarat.com, para prajurit dari Kodam Bukit Barisan, rencananya akan tiba di Kota Sorong, Papua Barat, pada 31 Maret besok.

Para prajurit nantinya dibagi ke sejumlah daerah seperti, Kabupaten Teluk Bintuni, Maybrat, Wondama, Manokwari Selatan, Kaimana, Tambrauw, dan Sorong Selatan.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul ULMWP: Papua Sedang Berapi, Buka Ruang Dialog, Setop Tambah Pasukan!

# KKB Papua # United Liberation Movement for West Papua # Serangan KKB