Ingin Perpindahan IKN Ditunda, Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto Menyebut Ada Lahan Konsesi Tambang

TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto, meminta untuk pemindakan Ibu Kota Negara (IKN) ditunda pelaksanaannya.

Hal itu lantaran adanya kabar bahwa masih adanya lahan konsesi tambang di wilayah yang akan dijadikan IKN tersebut.

Terkait hal itu, ia meminta Menteri ESDM, Menteri Bappenas, dan Menteri PUPR, untuk berkoordinasi.

Dilansir Wartakotalive.com, Mulyanto menegaskan, kisruh lahan konsesi ini menandakan ada masalah di tahap pembahasan RUU IKN.

"Kejadian ini semakin menguatkan alasan PKS menolak UU IKN." terangnya.

Ia mengatakan bahwa di lingkungan internal sendiri, terdapat miskomunikasi antar-kementerian terkait lemah koordinasi.

Jika diteruskan, disebut akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Baca: Viral Momen Pertemuan Wanita dengan Pengasuhnya yang 11 Tahun Hilang Kontak, Ini Kisah di Baliknya

"PKS menilai ada banyak hal yang dipaksakan, dan bila ini diteruskan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari," tutur Mulyanto.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan keterangan.

Ia mengaku tak mengetahui sebagian lahan di Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wilayah konsesi tambang yang masih berlaku.

Menurut catatan LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), terdapat 162 konsesi di atas wilayah total kawasan IKN.

Sementara, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada sebanyak 73.584 hektare konsesi tambang batu bara di wilayah IKN.

Mulyanto mengaku kasian kepada rakyat yang APBN-nya dipakai untuk pembangunan IKN yang sebenarnya tidak urgen untuk saat ini.

"Lagi-lagi kasihan rakyat yang APBN-nya dipakai untuk pembangunan IKN yang sebenarnya tidak urgen untuk saat ini," papar Mulyanto. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ada Lahan Konsesi Tambang di IKN Nusantara, PKS: Masa Ibu Kota Negara Dibangun di Lahan Milik Orang

# TRIBUNNEWS UPDATE # Fraksi PKS # Ibu Kota Negara # Menteri PUPR # Menteri ESDM # Bappenas