Tahun 2022, Pemerintah Indonesia Butuh Rp 12 Triliun untuk Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Kementerian PUPR mengajukan anggaran Rp 46 triliun ke Kementerian Keuangan untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk periode 2022-2024, saat rapat kerja dengan Komisi V DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Anggota Komisi V DPR Hamka Baco Kady mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara bertahap, dan memang diketahui pemerintah belum ada anggarannya.

"Saya anggota Pansus IKN, setahu saya memang belum ada anggarannya. Kemarin dalam pembahasan Pansus, tahun 2022 itu hanya butuh Rp 12 triliun sebenarnya, karena tahapannya masih panjang," kata Hamka.

Baca: Ridwan Kamil Digadang Punya Latar Belakang Kuat Jadi Pemimpin Ibu Kota Negara Baru

Hamka mengingatkan Menteri Basuki agar tetap mengutamakan program-program kerakyatan yang ada di Kementerian PUPR, jika nantinya pemerintah melakukan refocusing angggaran untuk biayai IKN.

"Jangan sampai kalau terjadi refocusing itu mengurangi program dari aspirasi anggota, mungkin ada hal-hal yang dikorbankan dengan lain, tetapi tidak korbankan untuk kepentingan rakyat banyak," tuturnya.

"Saya ingatkan pak menteri apabila terpaksa yang jadi refocusing, jangan sampai dikorbankan hal-hal bekaitan kepentingan rakyat umum karema sama-sama penting," sambung Hamka. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tahun Ini, Bangun Ibu Kota Negara Butuh Rp 12 Triliun

# UU Ibu Kota Negara # pemindahan IKN