Pemerintah Minta Masyarakat Disiplin Prokes untuk Antisipasi Peningkatan Kasus Covid Varian Omicron

TRIBUN-VIDEO.COM - Pemerintah kembali menyuarakan disiplin protokol kesehatan menghadapi ancaman booming Covid-19 varian Omicron yang diprediksikan pada Februari dan Maret 2022.

Social distancing (pembatasan sosial) seperti memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, jauhi kerumunan dan kurang mobilitas perlu dilakukan masyarakat Indonesia.

Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan pada konferensi per hasil rapat terbatas evaluasi PPKM, Minggu (16/1/2022).

Untuk itu Luhut meminta masyarakat untuk kompak dan bersiap menghadapi hal-hal yang kemungkinan terjadi di periode tersebut.

Salah satunya mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan membatasi pertemuan yang tidak terlalu mendesak. “Saya tidak lelah mengingatkan seluruh masyarakat agar taat dan mematuhi protokol kesehatan."

"Kelalaian dan kecerobohan sekecil apapun yang timbul akan mengulang pengalaman kelam di masa lalu,” kata Luhut. Menkomrinves optimis sistem kesehatan Indonesia sudah siap untuk menghadapi varian puncak Omicron.

Baca: BREAKING NEWS Update Covid-19 Indonesia per 17 Januari 2022: Tambah 772 Positif, 572 Varian Omicron

Luhut mengatakan berdasarkan pantauan pemerintah, kasus Omicron di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat sudah mengalami penurunan. Meskipun ada beberapa negara di kawasan Asia, kasusnya masih tinggi, seperti di India, Thailand dan Filipina.

Walaupun dari gejala dari virus ini lebih ringan, Luhut mengatakan kematian akibat varian Omicron di Inggris lebih tinggi daripada akibat varian delta. Hal ini yang ingin dihindari pemerintah, dengan menyiapkan sistem kesehatan hingga percepatan vaksinasi agar peningkatan kasus lebih landai daripada negara-negara lainnya.

Namun menurutnya hal ini juga dibutuhkan peran masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan. Sedangkan opsi pembatasan pergerakan masyarakat akan menjadi opsi terakhir pemerintah sambil terus memantau perkembangan penyebaran Omicron.

Luhut meminta perusahaan untuk mengambil opsi WFH dalam 2 minggu kedepan, jika hal ini tidak mengurangi produktivitas perusahaan. Ia juga meminta masyarakat menunda perjalanan keluar negeri, jika tidak ada kebutuhan yang mendesak.

“Akhir kata saya mengajak kita semua berdoa, membangun persatuan kesatuan. Kita harus kompak, tidak boleh saling menyalahkan. Kalau itu kita lakukan dengan baik, saya yakin kita akan bisa mengatasi Omicron ini,” ujarnya.

Varian Omicron Covid-19 telah menyebar di Indonesia melalui transmisi lokal, dan salah satu daerah yang didata memiliki tingkat penyebaran tinggi adalah Jakarta.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya puncak penyebaran varian Omicron yang diperkirakan dapat terjadi pada akhir Februari atau awal Maret 2022, pemerintah akan melakukan pengetatan dan pemantauan masyarakat keluar dan masuk Jakarta.

Baca: Kasus Covid-19 Omicron Melonjak, Ekonom Indef: PPKM Level 4 Perlu Dipertimbangkan di Beberapa Daerah

“Dari hasil rapat yang dipimpin Presiden dan juga Wakil Presiden memberi arahan bagaimana agar diperketat orang keluar Jakarta,” ujar Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya, Minggu (16/01/2022) malam.

Lebih lanjut, Masduki menyampaikan, selain memperketat mobilisasi, upaya lain dari sisi kesehatan pun juga akan lebih ditingkatkan.

“Memperketat itu dengan cara-cara vaksinasi dan harus memakai masker. Jadi pendisiplinan ulang terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar dan jangan keluar rumah kalau tidak penting,” ujar Masduki.

Secara garis besar, dikatakan Masduki, daerah aglomerasi yang harus diperketat. "Dan itu akan dilakukan langkah-langkah vaksinasi yang makin diperbanyak terutama di daerah-daerah Jabodetabek akan dilakukan vaksinasi yang lebih masif lagi, seperti Bogor, Bekasi, Banten,” kata dia

Terkait karantina para pelaku perjalanan luar negeri, Masduki mengungkapkan bahwa di dalam rapat Wapres menyampaikan agar dilakukan telaah ulang terhadap sistem dan masa karantina sehingga rantai penyebaran dapat ditekan lajunya.

“Tadi Wapres mempertanyakan untuk kejadian-kejadian tertentu, misal di Jawa Timur bahwa setelah dinyatakan negatif dengan karantina, tapi setelah pulang dia positif, ternyata Omicron. Sehingga perlu diperketat berapa hari masa karantina, itu yang ditelaah ulang terhadap pola karantina. Terutama dari luar negeri,” pungkasnya. 

# protokol kesehatan # Covid-19 # Omicron

Baca berita lainnya terkait Omicron

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hadapi Puncak Varian Omicron, Luhut: Kurangi Mobilitas dan Batasi Pertemuan Tak Mendesak