Terkini Daerah

Ketua Kadin Banten Tanggapi Putusan Gubernur soal UMK: Setuju, tapi Bukan Abai Kesejahteraan Buruh

Kamis, 2 Desember 2021 17:18 WIB
Tribun banten

TRIBUN-VIDEO.COM, KOTA CILEGON - Pengusaha sekaligus Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi Banten Amal Jayabaya, ikut memberikan suara soal ditetapkannya upah minimum (UMK) 2022 di 8 Kota/Kabupaten Provinsi Banten, oleh Gubernur Wahidin Halim Selasa (30/11/2021) malam.

Amal mengatakan, pihaknya menyetujui penetapan UMK yang telah ditetapkan oleh gubernur Banten.

Ia menjelaskan, saat ini kondisi dan situasi di masa pandemi membuat para pengusaha terpuruk.

Bahkan membuat beberapa pengusaha terpaksa harus gulung tikar karena mengalami kebangkrutan.

"Melanjutkan pembicaraan tadi yg tersambung melalui telepon, karena kita adalah organisasi pengusaha, kita lihat kondisi dan situasi usaha di masa pandemi ini memperihatinkan," ujar Amal kepada Tribunbanten.com melalui pesan WA, Rabu (1/12/2021).

"Yang sedemikian membuat terpuruknya para pengusaha, malah ada beberapa yang gulung tikar."

"Kami setuju dengan apa yang diputuskan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim," lanjut Amal.

Amal menerangkan, pihaknya setuju dengan putusan Gubernur Banten Wahidin Halim, bukan berarti abai terhadap kesejahteraan buruh.

Baca: UMK Banten Ditetapkan, Buruh Sempat Blokir Kantor Gubernur hingga Malam Ancam Mogok Kerja

Baca: UMK Karangasem Bali 2022 Akhirnya Hanya Naik Rp 1 Jadi Rp 2.555.470, Serikat Buruh Telah Setuju

"Persetujuan kami bukan berarti mengabaikan kesejahteraan buruh," ucap Amal.

Dirinya mengajak semua pihak, untuk bersama-sama membangkitkan dunia usaha kembali.

"Sebaiknya mari kita bersama-sama membangkitkan dunia usaha."

"Agar di masa mendatang ada keseimbangan lebih baik yaitu maju perusahaannya, dan buruh sejahtera," kata Amal.

Sebelumnya, diberitakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Al Hamidi mengatakan bahwa Gubernur Banten telah menetapkan UMK 2022.

"Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur Banten, telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten," ujar Al Hamidi menurut keterangan yang diterima TribunBanten.com pada Selasa (30/11/2021).

Hamidi mengatakan bahwa menurut arahan Gubernur, Penetapan UMK harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yaitu PP No. 36/2021 tentang Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan masih berlaku oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan ditegaskan oleh Presiden dalam pidato kemarin sore.

Oleh karena, itu Gubernur WH selaku kepala daerah berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu termasuk dalam menetapkan UMK tahun 2022 harus berpedoman kepada PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam penetapan UMK Tahun 2022, telah menetapkan bahwa ada tiga wilayah yang tidak mengalami kenaikan UMK Tahun 2022.

Baca: Gedung Cyber Terbakar, Transaksi Investor Dikabarkan Ikut Terganggu

Ketiga daerah tersebut mulai dari Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang.

Berikut daftar besaran UMK Tahun 2022 se-Provinsi Banten:

- Kabupaten Lebak naik 0,81% atau menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.81

- Kota Tangerang naik 0,56% atau menjadi Rp 4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37

- Kota Tangerang Selatan naik 1,17% atau menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65

- Kota Cilegon naik 0,71% atau menjadi Rp 4.340.254.18 dari Rp 4.309.772.64.

- Kota Serang naik 0,52 persen atau menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.830.549.10

- Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.215.180.86

- Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 2.800.292.64

- Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.230.792.65.

Terkait penetapan UMK itu, mayoritas buruh atau pekerja kecewa dengan putusan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SP/SB) Kota Cilegon Rudi Syahrudin mengatakan, Gubernur Banten WH dalam menetapkan besaran kenaikan UMK, tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Wali Kota Cilegon.

Besaran UMK Kota Cilegon hanya naik 0,71 persen atau menjadi Rp 4.340.254.18 dari Rp 4.309.772.64.

Angka itu tidak sesuai dengan rekomendasi kenaikan UMK yang diberikan Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, sebesar 3,51 persen.

Buruh kecewa lantaran putusan Gubernur WH tersebut.

Syahrudin menuturkan, karena itulah pihaknya tidak akan tinggal diam, dan akan kembali melakukan aksi di KP3B.

"Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan aksi lagi di KP3B," kata Syahrudin saat dihubungi Tribunbanten.com, Rabu (1/12/2021) pagi hari. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul Ketua Kadin Banten Tanggapi Putusan Gubernur Soal UMK: Setuju, Tapi Bukan Abai Kesejahteraan Buruh

Editor: Ramadhan Aji Prakoso
Video Production: yohanes anton kurniawan
Sumber: Tribun banten

VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved