Yandex

TRIBUNNEWS UPDATE

Buntut Kasus Puput, KPK Periksa Pedagang Sarung, Petani, IRT hingga Kabag Umum Pemda Probolinggo

Kamis, 14 Oktober 2021 15:18 WIB
Tribunnews.com
Editor: Aprilia Saraswati | Reporter: Bima Maulana Rahmad Hidayat | Video Production: Muhammad Eka Putra

TRIBUN-VIDEO.COM - Kasus korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin terus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, KPK mengagendakan memeriksa pedagang sarung, petani, IRT, hingga Kabag Umum Pemda Probolinggo di Polres Probolinggo.

Hal itu disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri pada Kamis (14/10/2021).

Dikutip dari Tribunnews.com, KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada Heri Mulyadi selaku Kabag Umum Pemda Probolinggo; IRT, Djuwairiyah; seorang petani, Ahmad Khotib; dan pedagang sarung, Ja’far Shodiq Assegaf.

Adapun, pedagang sarung tersebut merupakan langganan Hasan Aminuddin, suami Puput.

Pihak-pihak yang diperiksa KPK tersebut dijadikan saksi atas kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Puput.

Diketahui, Puput dan suaminya telah ditetapkan tersangka atas dugaan gratifikasi dan TPPU pada Selasa (12/10/2021).

"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, dugaan gratifikasi dan TPPU untuk tersangka PTS. Pemeriksaan dilakukan Polres Probolinggo Kota," terang Ali, Kamis (14/10/2021).

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap soal seleksi jabatan atau jual beli jabatan penjabat kepala desa (kades) di Pemkab Probolinggo

Tak hanya Puput dan suaminya, kasus tersebut juga menjerat 20 orang lainnya.

Baca: KPK Resmi Tetapkan Bupati Nonaktif Probolinggo & Suami Jadi Tersangka Dugaan Gratifikasi dan TPPU

Baca: Buntut Kasus Korupsi Puput, KPK Periksa Sekda dan Sejumlah Elite Birokrasi di Pemda Probolinggo

Dalam konstruksi perkara, KPK membeberkan, pemilihan kades serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021.

Namun, jadwal pemilihan kades tersebut diundur.

Terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo.

Sedangkan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.

KPK menyebut ada persyaratan khusus dalam pengusulan nama para penjabat desa.

Usulan nama para penjabat kepala desa harus disetujui Hasan, suami Puput.

Persetujuan tersebut berupa paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput.

Tak hanya itu, para calon penjabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Untuk menjadi penjabat kepala desa dikenakan tarif sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare.

(Tribun-Video.com/ Tribunews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Periksa Penjual Sarung, Petani hingga Kabag Umum Pemda Probolinggo di Kasus TPPU Puput

# Puput Tantriana Sari # Hasan Aminuddin # Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) # Ali Fikri

Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved