Yandex

Terkini Nasional

Jubir: Penanganan Perkara di KPK Berlapis dan Ketat, Sulit Pihak Tertentu Atur Sebuah Kasus

Kamis, 14 Oktober 2021 09:12 WIB
Tribunnews.com
Editor: Aprilia Saraswati | Reporter: Ilham Rian Pratama | Video Production: bagus gema praditiya sukirman

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakinkan bahwa penanganan sebuah perkara di lembaganya sangat berlapis dan ketat.

Hal itu yang membikin pihak-pihak tertentu kesulitan untuk mengatur sebuah kasus.

Pernyataan ini merespons adanya dugaan pihak lain yang terlibat bersama AKP Stepanus Robin Pattuju terkait pengurusan perkara di lembaga antirasuah itu.

Robin ialah mantan penyidik KPK yang menerima suap dengan imbal pengamanan kasus di KPK.

Belakangan muncul dugaan Robin tidak 'bermain' sendiri di KPK.

Terlebih dalam dakwaan disebut bahwa Robin sempat menyebut 'di atas lagi butuh bang' saat menagih uang suap.

Diduga, kalimat itu merujuk pada atasan Robin di KPK.

"Untuk pemahaman bersama, penanganan perkara di KPK sangat berlapis dan ketat. Melibatkan banyak personil dari berbagai tim lintas satgas maupun unit, baik penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Sistem tersebut membuat orang per orang tidak memungkinkan bisa mengatur sebuah perkara," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/10/2021).

Baca: Dipecat dari KPK karena Tak Lulus TWK, Heryanto Kini Jadi Kenek Bangunan

Artinya, lanjut Ali, dalam satu tim saja sangat mustahil dapat mengkondisikan perkara agar tidak berlanjut, terlebih sampai pada tingkat direktorat, kedeputian, bahkan sampai pimpinan.

Karena kontrol perkara dipastikan juga secara berjenjang dari satgas, direktorat, kemudian kedeputian penindakan sampai dengan lima pimpinan secara kolektif kolegial.

Ali lantas berpesan kepada masyarakat yang mengetahui modus penipuan terkait KPK untuk melapor.

Masyarakat juga diminta waspada apabila menjadi korban pemerasan oknum pegawai KPK atau yang mengaku-ngaku sebagai pegawai KPK.

"Bagi masyarakat yang menjadi korban pemerasan oknum pegawai KPK atau pihak lain yang mengaku sebagai pegawai KPK, segera laporkan kepada kami atau aparat penegak hukum lainnya," kata Ali.

Sebelumnya, Robin berjanji untuk mengamankan kasus eks Wali Kota Tanjungbalai Muhamad Syahrial dengan mengomunikasikan bersama tim penyidik.

"Bang Robin sampaikan 'nanti akan dikomunikasikan dengan tim'," kata Syahrial saat bersaksi melalui konferensi video dari Rumah Tahanan Kelas I Medan, Senin (11/10/2021).

Syahrial menjadi saksi untuk dua terdakwa, yaitu Robin dan advokat Maskur Husain yang didakwa menerima total Rp11,5 miliar dari pengurusan lima perkara di KPK.

Sedangkan Robin dan Maskur hadir di persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Syahrial mengaku meminta bantuan Robin tersebut karena ia pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 2019.

"Apalagi setelah kejadian OTT di Labuhan Batu Utara, saya dapat informasi KPK dari Labuhan Batu Utara akan turun ke Kota Tanjungbalai, jadi saya katakan 'Tolong dibantu Bang dipantau jangan sampai ke Tanjungbalai'," tambah Syahrial

Permintaan itu disampaikan saat bertemu dengan Robin di rumah bekas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Oktober 2021.

Baca: KPK Sidik Dugaan Korupsi dalam Kerja Sama Pengolahan Anoda Logam PT Antam dan Loco Montrado

"Setelah 1-2 jam pertemuan itu, Bang Robin telepon saya 'Sudah kita amankan dan sudah dipantau-pantau'," ungkap Syahrial.

Tapi Syahrial mengaku tidak tahu siapa tim yang menangani perkaranya.

"Saya tidak tahu timnya tapi 2 hari setelahnya disampaikan kepada saya bahwa permintaan saya akan dibantu tim. Baru saya membicarakan dengan Bang Robin kasus saya bagaimana perkembangannya apakah naik atau tidak, setelah itu Robin menyampaikan akan dicek ke tim perkembangannya," jelas Syahrial.

Untuk dapat menutup perkaranya tersebut, Syahrial dan Robin sampai pada kesepakatan pemberian uang.

"Saya sampaikan agar menutup kasus akhirnya muncul nominal yang disepakati antara saya dan Bang Robin, pertama di angka Rp2 miliar, saya tidak sanggup akhirnya di angka Rp1,695 miliar itu yang sudah ditransfer," ungkap Syahrial.

Uang itu dikirimkan ke sejumlah rekening termasuk rekening Maskur Husain dan orang dekat Syahrial bernama Rifka Amalia serta pemberian tunai di Pematang Siantar.

"Sumber uangnya dari almarhum orang tua saya Rp1 miliar, lalu saya minta sekda untuk kebutuhan Bang Robin Rp500 juta, sisanya uang saya. Dari Sekda itu berasal dari Kadis PU Rp200 juta, Kabag Umum Rp60 juta, dan ada juga dari pengusaha Tanjung Balai," tambah Syahrial.

"Ada pernyataan 'di atas lagi butuh bang'?" tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Heradian Salipi.

"Ya pemahaman saya pimpinan," jawab Syahrial. (*)

# Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) # Stepanus Robin Pattuju # Ali Fikri # Pengadilan Tipikor Jakarta

Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved