Yandex

TRIBUNNEWS UPDATE

KPK Resmi Tetapkan Bupati Nonaktif Probolinggo & Suami Jadi Tersangka Dugaan Gratifikasi dan TPPU

Rabu, 13 Oktober 2021 16:12 WIB
Tribunnews.com
Editor: Panji Anggoro Putro | Reporter: Bima Maulana Rahmad Hidayat | Video Production: Ardrianto SatrioUtomo

TRIBUN-VIDEO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka pada Selasa (12/10/2021).

Kali ini, status tersangka yang disandang keduanya terkait kasus dugaan Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri pada Selasa (12/10/2021).

Baca: Rumah PLT Bupati Probolinggo Digeledah KPK terkait Kasus Jual Beli Jabatan, Lokasi Dijaga Ketat

"Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, tim penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS dan HA dengan kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan TPPU," ujar Ali.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ali Fikri menjelaskan,penetapan Puput dan Hasan sebagai tersangka penerima gratifikasi dan pencucian uang telah dilalui lewat pengumpulan alat bukti yang cukup.

Kemudian tim penyidik mengembangkan perkara khusus terhadap keduanya.

Baca: Terseret dalam Kasus Suap Jual Beli Jabatan, Azis Syamsuddin Dikabarkan sedang Jalani Isoman

Hingga kini pihaknya memanggil para saksi yang diduga mengetahui perbuatan tersangka.

"Pengumpulan alat bukti untuk pengembangan perkara dimaksud, saat ini telah dilakukan di antaranya dengan memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui perbuatan para tersangka," jelasnya.

Sebagaimana informasi sebelumnya, Puput dan Hasan terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Probolinggo Tahun 2021.

Dalam konstruksi perkara, KPK membeberkan, pemilihan kades serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021.

Namun, jadwal pemilihan kades tersebut diundur.

Baca: Kasus Dugaan Korupsi Bupati Probolinggo, Sekda dan Kadis PMD Diperiksa KPK Selama 10 Jam

Terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo.

Sedangkan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.

KPK menyebut ada persyaratan khusus dalam pengusulan nama para penjabat desa.

Usulan nama para penjabat kepala desa harus disetujui Hasan, suami Puput.

Persetujuan tersebut berupa paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput.

Baca: Kasus Korupsi Bupati Probolinggo Berlanjut, Rumah Anak dan Pendopo Digeledah, 17 Orang Ditahan KPK

Tak hanya itu, para calon penjabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Untuk menjadi penjabat kepala desa dikenakan tarif sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare. (Tribun-Video.com/ Tribunnews.com)

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Jerat Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU

# TRIBUNNEWS UPDATE # Bupati Probolinggo # Komisi Pemberantasan Korupsi # KPK # jual beli jabatan # suap

Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved