TRIBUNNEWS UPDATE

Soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Pakai APBN, Pimpinan MPR Minta Pembiayaan Diaudit BPK

Selasa, 12 Oktober 2021 20:12 WIB
Kompas.com

TRIBUN-VIDEO.COM - Pemerintah telah mengizinkan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Terkait hal itu, Wakil Ketua Syarief Hasan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek tersebut.

Dikutip dari Kompas.com pada Selasa (12/10/2021), menurut Syarief hal itu perlu dilakukan agar tercapai transparansi damn efisiensi pengganggaran.

Baca: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tuai Kritik, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan: Makin Beratkan APBN

Mulai dari proses awal perencanaan hingga penentuan harga.

"Apabila akan menggunakan APBN, perlu dilakukan audit agar semuanya transparan, mulai dari proses awal, perencanaan penganggaran dan proses penentuan harga dan efisiensi anggaran, dan sebagainya," jelas Syarief, Selasa (12/10/2021).

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat itu menyebut padahal pemerintah telah berjanji untuk tidak menggunakan APBN dalam proyek ini.

Ia menjelaskan awalnya pemerintah menyerahkan proyek ini kepada BUMN untuk menggunakan skema Business to Business.

"Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN," jelas Syarief Hasan Selasa (12/10/2021).

Baca: Jokowi Akhirnya Bolehkan APBN untuk Proyek Kereta Cepat yang Sempat Bengkak Rp27 T & Ramai Disorot

Namun kini, pemerintah tidak menepati janjinya yang dibuktikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.

Perpres tersebut memuat perizinan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan sumber pendanaan dari APBN.

"Namun, janji tersebut seperti dibantah sendiri oleh Pemerintah dikarenakan Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang di dalamnya mengizinkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk didanai APBN," ungkapnya.

Ia menilai, seharusnya APBN difokuskan pada program-program kritikal dan esensial terutama yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca: Yan Harahap Komentari Pembangunan Kereta Cepat Bisa Pakai APBN: Janji Itu Ditepati, Bukan Diralat

“APBN harusnya difokuskan pada program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di masa Pandemi Covid-19," imbuhnya.

Tak hanya itu ia menilai pemerintah perlu meninjau prioritas kebijakan dalam menggunakan APBN. (Tribun-Video.com/ Kompas.com)

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pimpinan MPR Minta Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Diaudit BPK karena Pakai APBN

# TRIBUNNEWS UPDATE # Kereta Cepat Jakarta-Bandung # APBN # MPR RI # BPK # Syarief Hasan

Editor: Panji Anggoro Putro
Reporter: Bima Maulana Rahmad Hidayat
Video Production: Ghozi LuthfiRomadhon
Sumber: Kompas.com

VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved