Yandex

TRIBUNNEWS UPDATE

PN Jakarta Pusat Tetapkan Jokowi & 6 Pejabat Lain Bersalah terkait Pencemaran Udara di DKI Jakarta

Sabtu, 18 September 2021 17:56 WIB
Tribunnews.com
Editor: Panji Anggoro Putro | Reporter: Bima Maulana Rahmad Hidayat | Video Production: Akhmad Toro

TRIBUN-VIDEO.COM - Tujuh pejabat negara resmi ditetapkan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus pencemaran udara di DKI Jakarta .

Termasuk Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Seusai dinyatakan bersalah, tujuh pejabat ini diwajibkan mengambil langkah kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara ibu kota negara.

Baca: 7 Pejabat Negara Dinyatakan Bersalah atas Pencemaran Udara di Jakarta, dari Gubernur hingga Presiden

Selain Jokowi dan Anies Baswedan, pejabat negara yang bersalah itu berada di tingkat kementerian dan juga provinsi.

Pada tingkat kementerian di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan hingga Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan di tingkat provinsi yakni Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.

Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu (18/9/2021) kasus pencemaran udara ini digugat oleh Koalisi untuk Udara Bersih.

Koalisi itu terdiri atas para pegiat lingkungan, pengendara motor, korban pencemaran lingkungan dan publik figur.

Kuasa hukum penggugat, Al Ghifari memberikan respons apresiasi kepada majelis hakim.

Baca: Dua Tahun Gugatan Pencemaran Udara di Jakarta Bergulir, PN Jakpus Putuskan Jokowi hingga Anies Lalai

Al Ghifari menuturkan keputusan yang ditetapkan PN Jakarta Pusat adalah keputusan yang bersejarah.

"Ini putusan yang bersejarah, apalagi terkait udara, pencegahan pencemaran udara," tuturnya

Apresiasi itu disampaikan Al Ghifari dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat (17/9/2021).

Menanggapi keputusan PN Jakarta Pusat, pemerintah akan menunggu hasil tinjauan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca: Demo Tolak Pencemaran Udara PT RUM di Depan Kantor Pemkab Sukoharjo

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini menjelaskan, pemerintah akan membahas berbagai poin rekomendasi sebelum menentukan langkah berikutnya.

"Kami menunggu tinjauan dari KLHK, setelah itu akan membicarakan berbagai poin rekomendasi, untuk menentukan langkah selanjutnya, sebaiknya seperti apa," jelasnya.

Ia mengatakan, argumen hukum harus dipersiapkan dengan baik karena putusan pengadilan adalah putusan hukum.

Untuk itu, Faldo berharap sejumlah opsi terbaik dapat dipilih untuk merespos putusan hakim.

"Kita bersama tentunya berharap untuk menempuh opsi terbaik," ujarnya.

Baca: Anies Baswedan Sebut Penyebab Pencemaran Udara di Jakarta

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, Ia menuliskan Pemrov DKI Jakarta juga siap melaksanakan putusan pengadilan demi kualitas udara Jakarta semakin baik.

"Hari ini juga, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara."

"Pemprov DKI Jakarta memutuskan tidak banding dan siap menjalankan putusan pengadilan demi udara Jakarta yang lebih baik," jelas Anies. (Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Termasuk Jokowi dan Anies, 7 Pejabat Negara Ini Dinyatakan Bersalah atas Pencemaran Udara Jakarta

# TRIBUNNEWS UPDATE # Jokowi # Anies Baswedan # pencemaran udara # DKI Jakarta # Presiden Joko Widodo

Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved