Yandex

Wiki Trends

Wiki Trends - KPK Dikabarkan Tawari Pegawai Nonaktif Pindah ke BUMN, Asal Mengundurkan Diri

Rabu, 15 September 2021 20:07 WIB
TribunnewsWiki
Editor: Kharis Ardiyansah | Video Production: Panji Yudantama

TRIBUN-VIDEO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mulai menawari 57 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk masuk perusahaan plat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, pegawai itu diberi syarat harus menandatangani formulir kesediaan yang harus diisi oleh pegawai tersebut.

Sementara itu Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menyebut pemindahan tersebut merupakan permintaan dari para pegawai.

Salah seorang pegawai nonaktif KPK yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengaku dihubungi oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan terkait hal tersebut.

Isi formulir yang ditujukan kepada Pimpinan KPK itu ialah bahwa memohon Pimpinan KPK berkenan menyalurkan ke tempat lain sesuai pengalaman kerja dan kompetensi.

Tidak hanya Pahala yang menghubungi, pegawai tak lulus TWK itu juga dikontak Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa.

Keduanya disebut mulai menawari secara pribadi kepada para pegawai tak lulus TWK dan gagal menjadi aparatur sipil negara (ASN) agar mau disalurkan ke BUMN.

Upaya pendekatan itu, menurut sumber Tribunnews.com itu, telah dilakukan KPK dalam pekan terakhir.

Baca: Arya Sinulingga Bantah Dana CSR BUMN untuk Terorisme eks Pegawai Kimia Farma

Hingga Senin (13/9) lalu para pegawai yang bersedia diminta menyerahkan surat pengunduran diri ke KPK, sebab pemberhentian dengan hormat telah ditandatangani oleh pimpinan.

Namun demikian, tak semua pegawai mendapat penawaran ini. Penawaran diduga hanya kepada segelintir pegawai saja.

Ita Khoiriyah, seorang pegawai KPK yang juga tak lulus TWK mengaku tak mendapat tawaran itu.

Namun ia mendengar soal informasi tersebut.

Ita pun mempertanyakan soal penawaran dengan syarat mengundurkan diri tersebut.

Sebab, ia merujuk temuan Ombudsman dan Komnas HAM bahwa TWK yang bermasalah, bukan pegawai yang tidak lulus.

Penawaran terhadap pegawai yang tak lulus TWK untuk bekerja di BUMN ini dicurigai hanya akal-akalan agar 57 pegawai tak lulus TWK itu segera menyerahkan surat pengunduran diri.

Baca: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Bantah KPK Tawari Pegawai TMS Kerja di BUMN

Menurut seorang pegawai yang mendapat tawaran tersebut, tawaran itu belum pasti, mulai dari posisi, nama perusahaan, lokasi, dan status.

Hingga batas waktu yang ditentukan, ia mengaku belum menyerahkan surat pengunduran diri yang diminta sebagai syarat penempatan ke BUMN.

Melansir Kompas.com, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H Harefa mengatakan, penyaluran pegawai KPK nonaktif ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah permintaan pegawai.

Menurut dia, KPK akan membantu pegawai untuk disalurkan bekerja di tempat lain sesuai dengan pengalaman kerja dan kompetensi yang dimilikinya.

Cahya menyebut, tidak sedikit institusi yang membutuhkan spesifikasi pegawai sesuai yang dimiliki insan KPK

Ia menegaskan, penyaluran kerja bagi pegawai KPK tersebut sebetulnya juga sesuai dengan program KPK yang telah lama dicanangkan.

Misalnya, untuk menempatkan insan KPK sebagai agen-agen antikorupsi di berbagai instansi dan lembaga.

Akan tetapi, kata dia, untuk dapat bekerja di instansi tujuan, sepenuhnya akan mengikuti mekanisme dan standar rekrutmen yang ditetapkan oleh instansi tersebut.(*)

Baca juga berita terkait di sini

# Komisi Pemberantasan Korupsi # Tes Wawasan Kebangsaan # BUMN # Pegawai

Sumber: TribunnewsWiki
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved