Yandex

Terkini Daerah

Jejak PKI dalam Pembebasan Papua, Perjuangkan Antikolonialisme dan Penghapusan Feodalisme

Selasa, 14 September 2021 17:39 WIB
Tribun Papua
Editor: Bintang Nur Rahman | Video Production: Muhammad Gana Wirawanda

TRIBUN-VIDEO.COM - Geogri Afrin, mantan Koresponden TASS naungan Kantor Berita Uni Soviet saban hari mewawancarai Ketua Central Comite (CC) Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit soal nasib Papua atau disebut Irian Barat, saat itu.

Wajah Aidit yang diwawancarai di Jakarta, medio 1961, menghiasi televisi bertepatan pada Kongres ke-12 Partai Komunis Uni Soviet.

Momentum itu memantik perhatian dunia, terlebih bagi negara-negara berhaluan kiri.

Dalam wawancara, Aidit melayangkan gagasannya tentang memperjuangkan antikolonialisme dan penghapusan feodalisme.

Gagasan itu pun masuk dalam agenda kongres Partai Komunis sedunia.

Baca: Jejak Sejarah: Menelisik Sejarah Kelam G30S/PKI

Baca: Penyitaan Buku Sejarah Kronik 65 dan Kaitannya dengan PKI

Baca: Kesal Masih Sering Dituduh PKI hingga Kini, Megawati: Masak Presiden Ke-5 Dituduh PKI Terus

"Mempersatukan dan memobilisasi rakyat Indonesia guna membebaskan wilayah negerinya yang masih dijajah kolonialis Belanda, yaitu Irian Barat," kata Aidit kepada Georgi, dilansir Harian Rakjat, 24 Oktober 1961.

Hal yang sama pernah ia lantangkan saat resolusi Indonesia soal Irian Barat kandas dalam sidang Majelis Umum PBB.

Medio Desember 1954, Aidit berorasi soal hasil pemungutan suara atas konflik Irian Barat.

Ia menuduh Amerika Serikat sebagai pemimpin komplotan gelap yang menentang resolusi Irian Barat, dengan maksud terselubung.

Upaya diplomasi Indonesia di Majelis Umum PBB kala itu selalu buntu, sejak 1954 hingga 1957.

Melihat dinamika itu, Aidit geram. Secara sinis, ia menyentil PBB telah tunduk kepada Amerika dan negara-negara Blok Barat lainnya.

Dilihat kasat mata, Amerika memang lebih condong ke Belanda. Ini terlihat dari sikap negara Superpower tersebut yang menyatakan abstain saat sidang Majelis Umum PBB soal Irian Barat.

Oktober 1957, sentimen anti Belanda di Tanah Air kian melebar menyusul gagalnya resolusi di forum internasional.

Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja membuat keputusan untuk melancarkan kampanye pembebasan Irian Barat lewat komite aksi yang dibentuk di berbagai daerah.

Mereka menuntut pembebasan Irian Barat. Demikian juga gerakan serupa di berbagai kota lainnya.

PKI menyatakan dukungan sepenuhnya demi bebasnya Irian Barat dari cengekraman kolonialisme.

"Asia sekarang, adalah Asia bangsa-bangsa merdeka, yang tidak akan membiarkan imperialis menginjak hak-hak rakyat Indonesia," ujarnya.

Awal 1960 adalah puncak gunung es. Hubungan Belanda dengan Indonesia semakin panas, dan Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik.

Indonesia semakin mesra dengan Uni Soviet. Peralatan tempur militer Indonesia dimodernisasi, dan mereka disiapkan untuk dikirim bertempur melawan pasukan Belanda di Irian Barat.

Periode ini, bersamaan upaya perundingan demi penentuan nasib Irian Barat apakah kembali ke Indonesia atau bercokol di cengekraman Belanda.

Perang Saraf Kontra Amerika

Di Moskow, Aidit menyampaikan masalah Irian Barat dalam Kongres Partai Komunis Uni Soviet.

Sementara di Tanah Air, penggalangan massa semakin masif. Kekuatan radikal juga bergabung dalam gerakan aksi pembebasan Irian Barat.

Mereka menyatakan diri Front Pemuda Pusat yang kebanyakan berasal dari kader PKI.

Lebih dari 10 juta pemuda dihimpun untuk bersiap jadi milisi, demi merebut Papua. Ini dilaporkan Harian Rakjat, 13 Oktober 1961.

Kampanye Aidit berhasil. Pimpinan Partai Komunis Belanda, Paul de Groot menyatakan sikap di posisi rakyat Indonesia apabila terjadi agresi militer di Irian Barat.

Dukungan yang sama juga diperoleh dari partai Komunis Australia, diwakili sekjennnya, Lancey Sharkey.

Di Yogyakarta, Presiden Soekarno menyatakan militer sudah siap dan milisi sudah dipersenjatai untuk pembebasan Irian Barat.

Indonesia tinggal menunggu keputusan PBB, pada November 1961.

Soekarno mengumumkan gerakan Tri Komando Rakyat (Trikora) pembebasan Irian Barat di Alun-alun Yogyakarta, 19 Desember 1961.

Papua dalam Benak Presiden

Dengan retorikanya, Presiden Soekarno melancarkan tekanan terhadap Amerika dan blok Barat lainnya agar melepaskan Irian Barat ke tangan Indonesia.

Aidit menyarankan kepada presiden pertama agar perusahaan milik Belanda di Indonesia dinasionalisasi.

Pada 21 Desember, seluruh serikat buruh yang bernaung di bawah PKI mengeluarkan seruan bersama.

"Kaum buruh Indonesia telah siap membentuk pasukan sukarela kaum buruh," tulis Harian Rakjat, 23 Desember 1961.

Pemerintah Amerika di bawah rezim John F Kennedy memantau perkembangan perang saraf antara Indonesia dengan Belanda, soal Irian Barat.

"Orang Indonesia akan mendapat Irian Barat, cepat atau lambat," ujar Walt Whitman Rostow, Asisten Khusus Presiden AS urusan Luar Negeri, kepada Kennedy.

Akhirnya, pilihan Amerika jatuh ke Indonesia demi menghindari dominasi Partai Komunis yang lebih besar di Indonesia.

Amerika lalu mengubah kebijakannya soal Irian Barat. Awal 1962, Amerika lebih aktif tampil sebagai mediator guna menyelesaikan masalah Irian Barat yang kini masuk dalam wilayah kesatuan Indonesia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Jejak PKI dalam Pembebasan Papua

Sumber: Tribun Papua
Tags
   #Papua   #Papua Barat   #perjuangan   #PKI

VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved