Sosok Bupati Banjarnegara yang Plesetkan Nama Menko Luhut, Ternyata Sering Tuai Kontroversi

TRIBUN-VIDEO.COM - Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono belakangan menjadi sorotan setelah salah menyebut nama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ternyata sebelum diperbincangkan masalah Menteri Penjahit, Budhi Sarwono cukup sering membuat kontroversi di masyarakat.

Terkait salah penyebutan itu, Budhi Sarwono telah menyampaikan permintaan maafnya kepada Luhut dan warga Batak.

Baca: Bupati Banjarnegara Meminta Maaf atas Salah Sebut Nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Sebelum masalah ini, Budhi Sarwono beberapa kali menuai kontroversi .

Salah satunya adalah pernyataannya yang menyebut memberikan izin kepada warganya yang hendak menggelar kegiatan yang mengundang kerumunan.

Pernyataannya langsung menjadi perhatian publik lantaran dikeluarkan dalam masa pandemi.

Menurutnya, kegiatan masyarakat tetap bisa berjalan di tengah pandemi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan ketat.

Pernyataan itu keluar saat diminta untuk menanggapi video viral aksi oknum aparat keamanan yang dianggap represif saat membubarkan sebuah acara pada Juni lalu.

“Saya berpesan kepada masyarakat, Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian, olahraga, kesenian, monggo jalan terus. Tapi jangan lupa, protokol kesehatan harus dilaksanakan, jangan sampai tidak,” ungkapnya.

Baca: Sebut Luhut Penjahit, Bupati Banjarnegara Minta Maaf kepada Menko Marves dan Marga Panjaitan

Tak hanya itu, Budhi Sarwono juga pernah menjadi perhatian publik lantaran mengunggah slip gajinya ke akun Instagram Kabupaten Banjarnegara pada Oktober 2019.

Dalam slip gaji tersebut tertulis ia menerima uang senilai Rp6 juta, namun setelah dikurangi berbagai hal hanya Rp5 juta yang ia dapat.

Budhi Sarwono kemudian menanggapi nominal gaji yang dianggapnya terlalu kecil.

Menurutnya hal ini membuat para pejabat atau Bupati jadi mudah melakukan korupsi.

"Kalau seperti itu ngajari bupati cluthak (suka mencuri), kalau cluthak sudah disiapkan jepretan (senjata) yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), habis bupati se-Indonesia," sambungnya.

Ia kemudian berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan gaji kepala daerah.

Menurutnya, gaji seorang bupati idealnya menyentuh angka Rp100 juta.

"Kalau anggota dewan saja Rp 30 juta, bupati ya Rp 100 juta atau Rp 150 juta lah," kata Budhi.

Hal lain, Budhi Sarwono sempat mengunggah foto tiduran di atas aspal yang mulus lengkap dengan pakaian dinasnya bersama dua orang lain.

Baca: Minta Maaf karena Plesetkan Nama Menko Luhut, Bupati Banjarnegara: Saya Tidak Ada Niat Menghina

Foto itu diunggah di akun Instagram Kabupaten Banjarnegara pada Oktober 2019 lalu.

Menurutnya, foto tersebut merupakan bentuk ekspresi kegembiraan lantaran jalan di wilayahnya kini telah mulus.

"Itu spontan, sebagai ekspresi kegembiraan saya melihat jalan yang mulus," katanya.

Di balik semua kontroversi tersebut, Budhi Sarwono pernah tercatat sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Banjarnegara, sebelum menjadi bupati.

Budhi Sarwono juga merupakan Dewan Penasehat Gapensi Banjarnegara dan Ketua DPP PITI Indonesia.

Selain itu ia tercatat sebagai Ketua Umum Asosiasi Aspal Beton Indonesia Jateng, sekaligus pemilik PT Bumirejo Banjarnegara yang bergerak dalam bidang konstruksi.

Baca: Permintaan Maaf Bupati Banjarnegara kepada Luhut Binsar Panjaitan, Bupati: Saya Siap Dikutuk

Ia menjabat sebagai Bupati Banjarnegara sejak 2017 lalu dan kini sedang tersangkut masalah korupsi.

Ia diduga mengintervensi dan menerima gratifikasi dalam proyek Dinas PUPR Banjarnegara.

Meski begitu, KPK masih belum menetapkannya menjadi tersangka. (Tribun-Video.com/Tribunnews.com/Kompas.com)

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sosok Budhi Sarwono, Bupati Banjarnegara yang Salah Sebut Nama Menteri Luhut jadi Menteri Penjahit

# Bupati Banjarnegara # Luhut Binsar Pandjaitan # Budhi Sarwono # kontroversi # TRIBUNNEWS UPDATE