Anggaran Baju Dinas DPRD Tangerang Naik Dua Kali Lipat Jadi Rp675 Juta, Ajukan Merek Louis Vuitton

TRIBUN-VIDEO.COM – Anggaran bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang menggunakan bahan dari lini busana jenama ternama, Louis Vuitton, menjadi sorotan.

Hal ini dikarenakan, anggaran pengadaan pakaian dinas di kota tersebut naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan 2020.

Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp675 juta, sedangkan tahun 2020 hanya Rp312,5 juta.

Baca: Anggaran Fantastis Baju Anggota DPRD Kota Tangerang Rp675 Juta, Pakai Bahan Mewah Louis Vuitton

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, aturan terkait pakaian dinas sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Pasal 9 huruf d PP 18/2017 itu menyebutkan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD meliputi pakaian dinas dan atribut.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat 1 menyebutkan ada 5 jenis pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD.

Berikut bunyinya: Pasal 12 ayat 1 Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam I (satu) tahun;

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun;

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun; dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan I (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Baca: Dana Rp675 Juta Disiapkan, DPRD Kota Tangerang Pilih Merk Louis Vuitton untuk Pakaian Dinas Harian

Pada Pasal 12 ayat 2 dari aturan yang sama juga menegaskan pengadaan pakaian dinas harus mempertimbangkan prinsip elisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Sementara itu, Pasal 12 ayat 3 PP 18/2017 menyebutkan ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas diatur dalam peraturan kepala daerah (Perkada) daerah setempat.

"Namun, kalau ternyata merek bahan yang digunakan, saya enggak sebut merek ya, dinilai mahal, ya tentunya tidak sesuai dengan asas kepatutan," ucap dia.

Terkait polemik ini, Ardian pun berharap daerah dapat membuat pakaian dinas dari bahan buatan produk dalam negeri.

Ardian juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) memiliki sense of crisis di tengah wabah pandemi Covid-19.

"Jangan sampai pemda justru, ya mohon maaf, bahasanya lebih memprioritaskan belanja yang bersifat konsumtif ketimbang produktif," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo mengatakan pakaian dinas harian (PDH) setiap anggota DPRD Kota Tangerang itu bakal dibuat dua setel dari bahan Louis Vuitton.

"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Hadi dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).

Sementara itu, tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari lini busana Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).(Kompas.com/Rahel Narda Chaterine)

# DPRD Tangerang # Louis Vuitton # baju dinas # pakaian dinas # Kota Tangerang

Baca berita lainnya terkait DPRD Tangerang

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Anggaran Pakaian Dinas Louis Vuitton Tuai Polemik, Ini Aturan dari Kemendagri