Yandex

TRIBUNNEWS UPDATE

Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam TWK Pegawai KPK: Ini Penyimpangan Prodesur Serius

Kamis, 22 Juli 2021 07:03 WIB
Tribunnews.com
Editor: Dita Dwi Puspitasari | Reporter: Nila | Video Production: Muhammad Eka Putra

TRIBUN-VIDEO.COM - Ombudsman RI melihat adanya maladministrasi dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan penetapan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Bahkan, Ombudsman menemukan adanya penyimpangan serius hingga menjurus pada persoalan hukum.

Menanggapi temuan tersebut, KPK mengaku menghormati keputusan dari Ombudsman.

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam keterangannya mengatakan, penyimpangan tersebut adalah nota kesepahaman (Mou) antara KPK dan BKN sebagai pelaksana asesmen TWK yang dibuat secara backdate atau mundur beberapa bulan sebelum adanya pelaksanaan.

"Backdate ini penyimpangan prosedur yang buat kami cukup serius baik dalam tata kelola suatu lembaga dan terkait masalah hukum," ujar Robert.

Baca: Seusai The King of Lip Service Kini Ketua KPK Jadi Target Kritikan BEM UI, Meme soal TWK dan BLBI

Robert menjelaskan, nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui swakelola antara Sekjen KPK dan Kepala BKN ditandatangani pada 8 April 2021 dan kontrak swakelola ditandatangani tanggal 20 April 2021.

Namun justru dibuat mundur yakni 27 Januari 2021.

Sementara proses penandatanganan di bulan April.

"Namun, dibuat dengan tanggal mundur 27 Januari 2021. Tanda tangan di bulan April, dibuat mundur tiga bulan ke belakang. Ombudsman Republik Indonesia berpemdapat KPK dan BKN melakukan penyimpangan prosedur," kata Robert.

Nota kesepahaman ini tak hanya menyangkut pembiayaan TWK, namun juga terkait mekanisme kerangka kerja.

Dengan temuan itu, Ombudsman menilai pelaksanaan TWK pegawai KPK yang mulai dilakukan pada pertengahan Maret 2021 hingga awal April 2021 cacat administrasi lantaran dilakukan tanpa nota kesepahaman dan kontrak dengan BKN.

"Ombudsman Republik Indonesia berpendapat KPK dan BKN melakukan penyimpangan prosedur. Satu, membuat kontrak tanggal mundur. Kedua, melaksanakan kegiatan TWK di tanggal 9 Maret 2021 sebelum adanya penandatanganan nota kesepahaman dan kontrak swakelola," tegasnya.

Tak hanya soal nota kesepahaman dengan tanggal mundur, Ombudsman juga melihat BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen TWK itu.

BKN hanya memiliki alat ukur dan asesor untuk seleksi ASN.

Lantaran tidak memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen TWK, Ombudsman menilai BKN seharusnya menolak permintaan KPK.

Namun, BKN justru memenuhi permintaan KPK dan menggunakan instrumen yang dimiliki lembaga lain.

Baca: Hasil TWK Belum Diberikan, Pegawai KPK Minta Sekjen Tak Ikuti Keinginan Pribadi Pimpinan

Ombudsman kemudian menilai bahwa BKN telah melakukan maladministrasi.

Menanggapi hal tersebut, pihak KPK mengaku akan mempelajari dan memeriksa hasil pemeriksaan Ombudsman soal adanya maladministrasi dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan hingga penetapan hasil asesmen TWK syarat alih status KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, telah menerima salinan dokumen dan akan langsung mempelajari detail saran dan masukan dari Ombudsman.

"Kami telah menerima salinan dokumen dimaksud dan segera mempelajarinya lebih detil dokumen yang memuat saran dan masukan dari Ombudsman tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (21/7/2021).

Ali menuturkan bahwa saat ini KPK masih menunggu putusan MA tentang hasil uji materi atas Perkom nomor 1 tahun 2021 dan putusan MK atas gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak.

"KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di kedua lembaga tersebut, yaitu MA dan MK," kata dia.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons KPK Seusai Ombudsman Sebut Pelaksanaan TWK Maladministrasi

Baca berita terkait lainnya

Sumber: Tribunnews.com
Tags
   #Ombudsman   #Maladministrasi   #TWK   #KPK   #ASN   #Ali Fikri   #BKN
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved