Demi Bela Sopir yang Belum Divaksin, Anggota DPRD NTB Berdebat dengan Polisi di Pos Penyekatan

TRIBUN-VIDEO.COM - Sebuah video anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, terlibat cekcok dengan petugas penyekatan PPKM Darurat di pintu masuk Kota Mataram, pada Kamis (15/7/2021) viral di media sosial.

Anggota DPRD NTB tersebut berdebat dengan petugas kepolisian di pintu penyekatan karena sopir pribadinya tidak diizinkan masuk Mataram lantaran belum divaksin.

Dari penelusuran Kompas.com, anggota DPRD tersebut yakni Najamuddin Moestafa fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang membidangai Komisi 1 di DPRD Provinsi NTB.

Dalam video yang berdurasi 3 menit 41 detik itu, nampak Najamuddin mengenakan kemeja biru turun dari kendaraan dengan membela dirinya, bahwa ia belum bisa divaksin karena mempunyai penyakit gula darah.

Ia juga membela sopir yang belum divaksin karena saat ini pemerintah belum bisa menyediakan vaksin sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia.

Najamuddin meminta petugas membubarkan diri karena merasa penyekatan saat PPKM Darurat tidak tepat dilakukan.

“Dia (sopir) bagian yang belum mendapatkan vaksin karena di desanya dia baru 800 yang vaksin dari 2 ribu,” kata Najamuddin pada petugas kepolisian.

Baca: Babak Baru Kasus Viral Dugaan Vaksin Bodong di Karawang, Polisi Sita 600 Suntikan dan Vial Kosong

Baca: Pengakuan Wanita Hamil, Pemilik Warkop Viral yang Ditampar Oknum Satpol PP saat Razia PPKM di Gowa

Dia mengatakan petugas penyekatan tidak seharusnya menyuruh masyarakat balik lantaran belum divaksin, karena negara baru menyediakan 80 juta vaksin dari total 275 juta masyarakat Indonesia yang harus divaksin.

“Negara ini baru beli vaksin 80 juta, sementara yang akan divaksin 275 juta jiwa. Anda menjalankan tugas yang anda tidak tahu,” ujarnya.

“Apa yang anda lakukan menyuruh orang balik itu salah. Karena negara belum siap menyediakan vaksin 275 juta,” katanya.

Karena tidak ada petugas vaksin di lokasi, polisi akhirnya membiarkan Najamuddin Mustafa dan sopirnya lolos masuk ke Mataram.

Saat dikonformasi, Najamudin menuturkan, bahwa kejadian tersebut bermula saat ia berangkat kerja dari rumah di Lombok Timur menuju kantornya.

Namun, setelah sampai wilayah Gerimax perbatasan Lombok Barat dan Mataram, dia diberhentikan oleh polisi yang sedang menjaga penyekatan.

Namun, karena dia tidak bisa menunjukan kartu vaksin, ia diminta kembali oleh polisi, dan menurutnya hal itu tidak dapat diterima.

“Jadi saya jelaskan ke polisi, saya anggota DPR, tidak kena vaksin karena gula darah, dia (Polisi) minta surat keterangannya, dan saya jawab nanti akan dikeluarkan secara kelembagaan, tapi tetap suruh balik, saya bilang tidak bisa begitu,” kata Najamuddin, Kamis.

Najamuddin menuturkan, ia sangat menyayangkan kebijakan pemerintah, yang saat ini membatasi masyarakat.

Sementara, vaksin yang tersedia masih kurang, sehingga tidak ada solusi bagi sebagian masyarakat yang belum tervaksin.

“Waktu di tempat penjagaan, saya bilang ada vaksin enggak, silahkan vaksin sopir saya, tapi enggak ada vaksin. Jadi, kalau Anda tidak punya vaksin Anda tidak boleh mengeluarkan aturan seperti itu,” kata Najamuddin.

Najamuddin menegaskan kembali aturan tersebut dapat diterapkan, jika jumlah vaksin sudah mencukupi sesuai dengan jumlah warga Indonesia.

“Saya jelaskan tahu enggak vaksin yang sudah dibeli oleh Presiden Jokowi, kurang lebih 80 juta saya bilang. Rakyat Indonesia yang harus divaksin 275 juta, maka 275 juta dikurangi 80 juta, ada 190-an juta yang belum, termasuk sopir saya, dan warga di NTB ini,” kata Najam. (Tribun-video.com/ Kompas)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Viral, Anggota DPRD NTB Berdebat dengan Polisi karena Tak Bisa Tunjukan Kartu Vaksin"

# viral di media sosial # DPRD NTB # Kota Mataram #PPKM Darurat