Yandex

Terkini Daerah

VIRAL Anggota DPRD NTB Bersitegang dengan Petugas saat Diminta Surat Keterangan Vaksin Covid-19

Kamis, 15 Juli 2021 19:14 WIB
Tribun Lombok
Editor: Dita Dwi Puspitasari | Video Production: Fitriana SekarAyu

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili


TRIBUN-VIDEO.COM – Video anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersitegang dengan polisi saat penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, beredar luas di grup-grup WhatsApp.

Dalam video berdurasi 2 menit 45 detik tersebut, Anggota Komisi I DPRD NTB H Najamuddin Mustafa bersitegang dengan petugas kepolisian.

Insiden tersebut terjadi di pos penyekatan PPKM Darurat Gerimak, di pintu masuk Kota Mataram, Kamis (15/7/2021), pagi tadi.

Dalam video tersebut, Najamuddin tidak terima dipaksa mengeluarkan surat keterangan vaksin Covid-19 oleh petugas.

Dia dan sopirnya sampai saat ini memang belum mendapatkan vaksin dari pemerintah.

”Kami ini belum divaksin karena ada penyakit, surat keterangan akan dibuatkan berikutnya secara kolektif, negara yang membuatkan,” katanya.

Baca: Tuai Pujian Warganet, Polisi Bagi-bagi Beras di Jakarta saat PPKM Darurat

Petugas kepolisian kemudian menanyakan, apakah sang sopir juga sudah divaksin atau tidak.

Najamuddin pun menjawab si sopir belum divaksin karena di desanya, dia tidak masuk daftar penerima vaksin tahap pertama.

Lalu menceramahi petugas kepolisian tersebut, dia mengatakan, negara baru membeli vaksin 80 juta, sementara penduduk yang divaksin 275 juta.

Bila sudah waktunya divaksin, maka dia akan siap untuk divaksin.

Tapi keduanya bersitegang saat saling meminta agar tidak teriak-teriak dalam memberikan penjelasan.

Petugas polisi berusaha menjelaskan, mereka hanya menjalankan tugas untuk memeriksa kelengkapan surat keterangan vaksin.

Tapi menurut Najamuddin, polisi juga harus paham, meminta masyarakat menunjukkan surat keterangan vaksin dalam penyekatan PPKM Darurat salah.

Karena belum semua masyarakat saat ini bisa mendapat vaksin. Surat keterangan vaksin harusnya tidak diminta.

Karena tidak ada vaksin di pos penyekatan, suara politisi Partai Amanat Nasional (PAN) kemudian meninggi.

”Negara tidak siap memvaksin ini, yah... jangan main-main dengan saya,” katanya, emosi, sembari mengangkat telunjuk.

Dia minta petugas tidak lagi menanyakan surat vaksin bila belum siap memberikan vaksin kepada semua warga.

”Sekarang ini anda bawa vaksin atau tidak, vaksinkan saya dia (sopir),” katanya.

Tapi vaksin tidak ada di lokasi tersebut. Dia diminta langsung ke RS Bhayangkara. Tapi dia maunya vaksinasi dilakukan di tempat itu.

Najamuddin tidak berhenti sampai di situ. Dia kembali menceramahi petugas di lokasi tersebut.

”Yang anda lakukan menyuruh orang balik itu salah, karena negara belum siap memvaksin 275 juta,” katanya.

Sehingga kebijakan memeriksa surat keterangan vaksin di pos penyekatan menurutnya salah besar.

”Kalau dia membuat aturan presiden itu harus dia vaksin 275 juta ya!” kata politisi PAN ini.

”Ini kalau orang disuruh bolak balik, kasihan rakyat diginikan,” katanya.

”Regulasinya salah negara ini. Stop melakukan cara-cara seperti ini (tanya surat vaksin), anda bubar saja,” tegasnya lagi.

Setelah sempat bersitegang, akhirnya rombongan Najamuddin diberikan izin untuk melanjutkan perjalanan.

Membenarkan

Terpisah, Najamuddin Mustafa yang dikonfirmasi TribunLombok.com, membenarkan video tersebut.

Insiden tersebut terjadi Kamis (15/7/2021) pagi, sekitar jam 09.00 Wita.

Tapi dia membantah bila dianggap melawan petugas. Apalagi dianggap melawan hukum.

“Saya tidak melawan hukum, apalagi mengganggu petugas,” katanya.

Najamuddin menjelaskan, dia datang dari Lombok Timur dan hendak ke kantor DPRD NTB di Mataram.

Di pos penyetopan itu warga disuruh balik yang tidak bisa menunjukkan bukti vaksin Covid-19.

”Termasuk saya tidak bisa menunjukan bukti vaksin itu karena saya ada (penyakit) gula sehingga tidak divaksin,” katanya.

Surat keterangan tidak divaksin tersebut belum keluar.

Tapi dia tetap diminta menunjukkan surat keterangan tersebut. Sehingga tidak bisa menunjukkan dan diminta balik.

Hal itulah yang dia tidak terima. Menurutnya, kebijakan tersebut salah.

Baca: Pengakuan Wanita Hamil, Pemilik Warkop Viral yang Ditampar Oknum Satpol PP saat Razia PPKM di Gowa

Sekali pun sesuai surat edaran Gubernur NTB, tapi aturan tersebut bisa salah.

“Kalau dengan cara seperti itu, banyak orang tidak bisa berbisnis, dan itu merugikan rakyat,” katanya.

Baginya, ketentuan harus menunjukkan surat vaksin tidak bisa diterapkan karena akses untuk mendapatkan vaksin terbatas.

Kecuali vaksin bisa didapatkan dengan mudah, kemudian dia tidak melakukan baru akan mengaku salah.

”Kalau orang tidak mengeluarkan surat vaksin karena vaksin tidak ada, sementara vaksin hanya negara yang menyiapkan, apakah salah masyarakat?” katanya.

Kalau aturan itu diberlakukan, maka di pos penyekatan harus tersedia layanan vaksin. Sehingga ada solusi bagi warga.

Hingga berita ini ditulis, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto yang dikonfirmasi TribunLombok.com belum memberikan keterangan. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul VIRAL Anggota DPRD NTB Bersitegang dengan Petugas saat Diminta Surat Keterangan Vaksin Covid-19 

Baca berita terkati lainnya

Sumber: Tribun Lombok
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved