Yandex

TRIBUNNEWS UPDATE

Buntut Wacana Pajak Sembako, APPSI Sebut Bukti Negara Sedang ‘Bokek’ hingga Pedagang Siap Mogok

Sabtu, 12 Juni 2021 18:11 WIB
Tribunnews.com
Editor: Sigit Ariyanto | Reporter: Dea Mita | Video Production: Gianta Firmandimas Adya Mahendra

TRIBUN-VIDEO.COM - Belakangan tengah santer dibicarakan wacana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyebut, wacana itu sebagai bukti negara sedang tidak memiliki uang alias bokek.

Apabila pemerintah merealisasikannya, para pedagang juga disebut siap mogok berjualan dan menggelar demonstrasi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum APPSI, Ferry Juliantono.

Dalam diskusi Polemik bertajuk 'Publik Teriak Sembako Dipajak' secara virtual, Sabtu (12/6/2021).

"Jadi kesimpulan saya ini kayaknya pemerintah lagi bokek lah sebenarnya, terus kemudian kejam sama rakyatnya," kata Ferry.

Dikutip dari Tribunnews.com, menurut Ferry di saat seperti ini seharusnya pemerintah tidak menerapkan PPN terhadap sembako.

"Kalau sekarang ini kelihatan motifnya ngejar setoran, kemudian sudahlah mana yang lebih cepat dari pengenaan pajak ini," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut wacana yang disusun pemerintah itu merupakan rencana yang kejam.

Sebab, wacana muncul saat kondisi perekonomian sedang tertekan karena krisis pandemi Covid-19.

Terlebih menurut Ferry, saat ini pasar tradisional yang menjadi benteng pertahanan di bawah yang menyediakan kebutuhan masyarakat.

Alih-alih mengenakan pajak sembako, Ferry meminta pemerintah membuat terobosan lain.

Dia menyarankan pemerintah bisa lebih kreatif untuk meningkatkan potensi pendapatan negara.

Baca: Geger Wacana Pajak Sembako: Bebani yang Miskin, Ringankan yang Kaya

Baca: Polemik PPN Sembako, KSPI: Pajak Orang Kaya Diturunkan Sedangkan Pajak Orang Miskin Dinaikkan

"Ini bahaya sekali. Apalagi sekarang mal-mal tutup, hypermarket tutup, retail tutup. Jadi pasar-pasar (tradisional) inilah yang menjadi benteng pertahanan di bawah, yang tetep bisa menyediakan barang ke masyarkat," pungkas Ferry.

Ketua APPSI itu lantas menegaskan, para pedagang siap mogok berjualan dan menggelar demonstrasi.

Apabila pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap kebutuhan pokok atau sembako.

"Kalau pemerintahnya mengajukan Rancangan Undang-Undang, kita siap-siap menggunakan hak konstitusi kita pemogokan dan demonstrasi," kata Ferry.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk mengatur ulang tarif pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk pajak PPN sembako.

Rencana ini diatur dalam perubahan kelima UU Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam keterangannya di akun Twiter pribadinya @prastow, sempat buka suara.

Yustinus menjelaskan, meski revisi UU KUP digelar tahun ini, bukan berati penerapan pajak sembako juga dilakukan di tahun yang sama.

Penerapan PPN sembako ini akan menunggu ekonomi pulih secara bertahap.

"Kembali ke awal, nggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil," ucap Yustinus.(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul APPSI: Wacana Pajak Sembako Bukti Negara sedang Bokek

# TRIBUNNEWS UPDATE # Wacana Pajak Sembako # Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) # Ferry Juliantono

Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved