Yandex

HOT TOPIC

Geger Wacana Pajak Sembako: Bebani yang Miskin, Ringankan yang Kaya

Jumat, 11 Juni 2021 15:08 WIB
Tribunnews.com
Editor: Dita Dwi Puspitasari | Reporter: Fina RakhmatulMaula | Video Production: Fitriana SekarAyu

TRIBUN-VIDEO.COM - Pemerintah rencananya akan memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok alias sembako.

Wacana itu tertuang dalam rancangan draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Adapun sembako yang bakal dikenakan PPN adalah seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Semula, barang-barang itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017.

Sedangkan dalam draft RUU pasal 4A, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tak dikenai PPN.

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN.

Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara.

Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Tak ketinggalan jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Baca: Geger Wacana Pajak Sembako: Bebani yang Miskin, Ringankan yang Kaya

Protes soal Pajak Baru

Wacana itu pun langsung mendapat berbagai respons dari khalayak luas.

Ada yang setuju, tetapi juga banyak yang menolak.

Bahkan pelaku usaha geram dan tak habis pikir terkait wacana itu.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) termasuk salah satu yang melayangkan protes.

Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri meminta pemerintah menghentikan wacana ini.

Mereka menilai, pengenaan PPN untuk barang pokok akan membebani masyarakat.

Saat ini saja, pedagang pasar kesulitan karena mengalami penurunan omzet sekitar 50 persen.

Pemerintah pun dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir.

Dia mengambil contoh beberapa bahan pangan, seperti cabai dan daging sapi.

Belakangan, harga cabai naik mencapai Rp100.000.

"Mau dibebani PPN lagi? Gila, kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Ini malah mau ditambah PPN lagi, gimana enggak gulung tikar," kata dia.

Orang Kaya Diberi Relaksasi Pajak, Rakyat Kecil Dikenai PPN Sembako

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan relaksasi pajak lewat tax amnesty jilid II, namun bakal memberlakukan pajak sembako.

“Orang kaya diberi relaksasi pajak termasuk produsen mobil diberikan relaksasi PPnBM dalam kapasitas mobil tertentu 0 persen. Tapi rakyat (kecil) makan yang dengan sembako direncanakan dikenai pajak,” kata Said secara virtual, Kamis (10/6/2021).

Said memastikan buruh akan menjadi garda terdepan untuk menolak rencana Menteri Kuangan tersebut.

Ia juga mengimbau agar DPR bisa lebih pro ke rakyat untuk tidak mengesahkan rencana tersebut.

“DPR jadilah wakil rakyat, jangan sekedar wakil kekuasaan. Keterlaluan kalau sampai mengesahkan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN untuk sembako,” tegas dia.

Baca: Pemerintah Umumkan Memberi Diskon Pajak untuk Mobil tapi Berencana Berikan Pajak untuk Sembako

Sebuah Ketidakadilan

Senada, Wakil Ketua MPR Arsul Sani pun menilai ini sebuah ketidakadilan.

Pasalnya, beberapa waktu lalu, pemerintah melakukan penyesuain pajak seperti memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPN-BM) untuk kendaraan bermotor.

Pemerintah juga merelaksasi pajak properti, hingga tax amnesty (pengampunan pajak) dan beberapa insentif pajak lain dengan alasan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi.

Padahal, menurut Arsul, hanya sebagian kecil rakyat Indonesia saja yang diuntungkan dari kebijakan tersebut.

"Khususnya mereka yang berstatus kelas menengah ke atas yang memiliki kemampuan dan daya beli atas mobil yang mendapatkan keringanan PPN-BM," kata dia.

"Ini artinya, pemerintah rela kehilangan salah satu sumber pendapatan fiskalnya," ucap dia.

Arsul menilai, apabila kemudian untuk menutup kehilangan sumber fiskal, pemerintah mengganti dengan menambah beban pajak pada barang kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup seluruh rakyat, maka patut dipertanyakan.

Baca: Pemerintah Berencana Terapkan Pajak untuk Sembako, Mencuat di Tengah Pemberian Insentif Pajak Mobil

Menurunkan Daya Beli Masyarakat

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira juga menilai pemberlakukan PPN ini berisiko akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi bisa kembali menurun serta meningkatkan angka kemiskinan.

"Perluasan objek PPN ke bahan pangan akan berisiko terjadinya kenaikan harga pada barang kebutuhan pokok mendorong inflasi, dan menurunkan daya beli masyarakat. Imbasnya bukan saja pertumbuhan ekonomi bisa kembali menurun tapi juga naiknya angka kemiskinan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/6/2021).

Menurut Bhima, ada sebanyak 73 persen kontributor garis kemiskinan berasal dari bahan makanan.

Artinya sedikit saja harga pangan naik, jumlah penduduk miskin akan bertambah. Dikenakannya PPN ini, kata Bhima, juga berisiko akan memicu munculnya barang ilegal.

Sebagai perbandingan, kasus kenaikan cukai rokok tahun 2020 yang mengakibatkan peredaran rokok ilegal naik.

Apalagi sembako, sulit mengendalikan pengawasan pajaknya.

Belum lagi kata dia, data pangan masih bermasalah terlihat dari sengkarut impor berbagai jenis pangan mulai dari beras, jagung sampai daging sapi.

Baca: Pemerintah Berencana Terapkan Pajak untuk Sembako, Mencuat di Tengah Pemberian Insentif Pajak Mobil

Untungnya Sembako Dipajaki

Beberapa pihak menilai, pemajakan sembako memiliki keuntungan. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, salah satu keuntungannya adalah menurunnya belanja pajak (tax expenditure).

Berdasarkan laporan belanja pajak yang dirilis tahun 2020 lalu, belanja pajak dari kebijakan pengecualian PPN mencapai Rp 73,4 triliun (2019), atau sekitar 29 persen dari seluruh total belanja pajak Indonesia.

Lebih rinci, jumlah belanja pajak dari pengecualian PPN atas barang kebutuhan pokok adalah yang terbesar yakni sebesar Rp29 triliun.

Artinya, penghapusan pengecualian tarif PPN untuk barang tertentu termasuk sembako mampu menurunkan belanja pajak nasional.

Lagipula kata Darussalam, pengecualian PPN bisa mendistorsi dan mengurangi netralitas dari sistem PPN.

Selain itu, dapat berdampak bagi kinerja optimalisasi PPN.

"Oleh karena itu tidak mengherankan jika OECD, World Bank, dan IMF merekomendasikan Indonesia untuk bisa mengurangi jumlah barang/jasa yang dikecualikan dari PPN. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi broadening tax base," ucap Darussalam.

Alih-alih mengecualikan pajak untuk sembako yang bisa dinikmati pula oleh kalangan masyarakat mampu, Darussalam lebih menyarankan pemerintah menggenjot ragam bantuan sosial (bansos) dan subsidi lain yang sudah eksplisit kepada wong cilik.

"Dengan demikian, kebijakannya lebih tepat sasaran sekaligus bisa mengendalikan belanja perpajakan yang polanya terus meningkat antarwaktu," sarannya.

Sri Mulyani Bantah Tak Dukung Pemulihan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah anggapan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan pemulihan ekonomi karena rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako.

Bendahara negara ini mengungkapkan, setiap kebijakan pajak yang diambil pemerintah, termasuk pengenaan PPN pada sembako akan mempertimbangkan situasi pandemi dan pemulihan ekonomi.

"Kemudian (rencana PPN sembako) di-blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang bahkan tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal hari ini fokus kita itu memulihkan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (10/6/2021).

Sri Mulyani menyatakan, pemulihan ekonomi menjadi tema utama pemerintah pada tahun ini dan tahun depan.

Dengan demikian, hal-hal yang berdampak buruk pada pemulihan ekonomi tak mungkin dijalankan.

Sebagai bukti, Sri Mulyani tetap akan mendukung dan memberikan bansos kepada masyarakat dan insentif kepada pelaku usaha kecil, menengah, hingga besar.

"Kita melihat mana yang mendapat untung dari Covid-19, mana yang terpukul, mana bangkit cepat, dan sebagainya. Bahkan sampai hari ini kita sudah diminta juga (oleh Presiden Jokowi) untuk (membantu) masyarakat yang bangkitnya lebih lambat," beber Sri Mulyani.

Pemerintah bakal mereformasi sistem perpajakan yang ada saat ini.

Rencananya barang kebutuhan pokok alias sembako akan ikut dipajaki.

Banyak yang menyebut wacana ini adalah ironi kebijakan pajak di era Jokowi.

Pemerintah merelaksasi pajak barang mewah, pajak properti, hingga tax amnesty.

Di sisi lain, pemerintah justru wacanakan pajak sembako yang justru mencekik rakyat miskin. (*)

Baca berita terkiai lainnya

Sumber: Tribunnews.com
Tags
   #PPN Sembako   #PPN   #Sri Mulyani   #Jokowi   #Said Iqbal   #KSPI   #Abdullah Mansuri   #bahan pokok
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved