Yandex

Terkini Nasional

Kubu Rizieq Shihab Anggap Tuntutan Jaksa di Perkara RS UMMI Bogor Hanya Ilusi dan Halusinasi

Kamis, 10 Juni 2021 18:02 WIB
TribunJakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUN-VIDEO.COM, CAKUNG - Rizieq Shihab dan tim kuasa hukumnya optimis pleidoi atau pembelaan mereka mampu membantah tuntutan Jaksa Penuntut (JPU) dalam perkara dugaan tindak pidana pemberitahuan bohong.

Anggota tim kuasa hukum Rizieq, Aziz Yanuar mengatakan pleidoi tersebut bakal membantah bahwa Rizieq melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong terkait kasus tes swab RS UMMI Bogor.

Yakni bahwa pernyataan Rizieq yang menyatakan dirinya sehat saat dirawat di RS UMMI Bogor pada November 2020 lalu meski terkonfirmasi Covid-19 merupakan tindak pidana pemberitahuan bohong.

Baca: Kuasa Hukum Sesalkan Kericuhan saat Demo Tuntut Pembebasan Rizieq Shihab di Balai Kota Bogor

"Poinnya bahwa tuduhan pembohongan yang menjadi primer dalam dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu adalah ilusi dan halusinasi belaka," kata Aziz di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6/2021).

Menurutnya dakwaan dan tuntutan JPU bahwa Rizieq melanggar pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primer tidak berdasar fakta hukum.

Alasannya selama sidang perkara tes swab RS UMMI Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak ditemukan fakta persidangan bahwa Rizieq melakukan pemberitahuan bohong.

"Tentu saja yang soal kebohongan, yang utama itu adalah sesuatu yang mengada-ada, ilusi, dan halusinasi belaka dari JPU. Semoga nanti jadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan dengan bijak dan adil," ujarnya.

Aziz menyebut dakwaan dan tuntutan JPU hanya ilusi dan halusinasi karena menurutnya pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 hanya berlaku pada insan pers yang melakukan penyiaran berita.

Baca: Kasus Tes Usap di RS Ummi Bogor, Rizieq Shihab Dituntut 6 Tahun Penjara dan Dirut 2 Tahun Penjara

Ini mengacu pada keterangan saksi ahli yang mereka hadirkan, selain itu pasal yang disangkakan bersifat politis karena disangkakan kepada sejumlah orang yang pendapatnya berbeda dengan pemerintah.

"Dari bu Ratna Sarumpaet, pak Jumhur, pak Syahganda, dan saat ini Habib Rizieq dkk. Artinya selain itu lebih ke UU penyiaran harusnya, karena mereka kan bukan insan penyiar," tuturnya.

Perihal pleidoi, Aziz mengatakan Rizieq, Muhammad Hanif Alatas, dan Dirut RS UMMI Bogor, dr. Andi Tatat masing-masing membuat pleidoi pribadi untuk perkara tes swab di RS UMMI Bogor.

Masing-masing terdakwa bakal menyampaikan pleidoi pribadi terpisah dengan pleidoi yang dibuat tim kuasa hukum, pihaknya optimis pleidoi mampu membantah tuntutan JPU.

"Yakin, kita optimis para terdakwa akan dimenangkan (divonis bebas) dan juga akan mendapatkan haknya karena kita yakin keadilan masih ada di Republik Indonesia," lanjut Aziz.

Baca: Akhir Drama Kasus Kerumunan Rizieq Shihab, Divonis Bersalah di Kerumunan Megamendung dan Petamburan

Dalam kasus ini ketiga terdakwa disangkakan pasal 14 ayat 1 UU Nomor UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana karena diduga menyebarkan pemberitahuan bohong.

Yakni terkait pernyataan bahwa Rizieq dalam keadaan sehat saat dirawat di RS UMMI Bogor pada November 2020 meski terkonfirmasi Covid-19 dengan alasan belum menerima hasil tes swab PCR.

Pada sidang tuntutan Kamis (3/6/2021) JPU menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bersalah kepada Rizieq dengan hukuman pidana enam tahun penjara.

Tuntutan itu lebih dari setengah hukuman maksimal dalam Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang disangkakan JPU, yakni vonis 10 tahun penjara.

Hal memberatkan tuntutan JPU di antaranya Rizieq berstatus bekas narapidana karena pernah divonis bersalah dalam perkara 160 KUHP tentang Penghasutan pada tahun 2003.

Serta perkara 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang pada tahun 2008, kedua perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca: Instruksi Presiden Jadi Bahan Rizieq Shihab Ajukan Banding di Perkara Petamburan

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan Covid-19, bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan. Terdakwa juga tidak menjaga sopan santun dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan," ujar JPU membacakan pertimbangan tuntutan, Kamis (3/6/2021).

Sementara terhadap Hanif dan dr. Andi Tatat JPU menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman pidana dua tahun penjara. (*)

Baca juga berita terkait di sini

# Rizieq Shihab # RS UMMI # Bogor # berita bohong # Aziz Yanuar

Editor: Panji Anggoro Putro
Video Editor: Muhammad Ulung Dzikrillah
Sumber: TribunJakarta
Tags
   #Rizieq Shihab   #RS UMMI   #Bogor   #berita bohong   #Aziz Yanuar
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved