KPK Siapkan 56 Bukti untuk Buktikan Korupsi di Praperadilan Eks Dirut Pelindo II RJ Lino

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUN-VIDEO.COM - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan puluhan bukti dalam praperadilan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino alias RJ Lino.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga antirasuah yakin penanganan dan penahanan RJ Lino sesuai aturan yang berlaku.

"KPK telah menyerahkan 56 bukti dan menghadirkan dua ahli pidana yang diajukan dalam sidang praperadilan dimaksud," kata Ali dalam keterangannya, Senin (24/5/2021).

Ali mengatakan saat ini praperadilan Lino masih berlangsung.

Agenda sidang hari ini merupakan penyerahan kesimpulan dua pihak dari KPK dan kuasa hukum RJ Lino.

Kata Ali, KPK yakin bukti yang diserahkan ke pengadilan bakal mengesahkan penahanan RJ Lino.

Komisi antikorupsi juga yakin kasus RJ Lino masih bisa diusut.

Baca: 5 Tahun Sandang Status Tersangka KPK, RJ Lino: Saya Sangat Rileks, Kemanapun Saya Bisa

"Kami memastikan bahwa seluruh tindakan dalam penanganan perkara tersebut telah sesuai aturan hukum yang berlaku," tegasnya.

KPK meminta hakim bijak dalam menimbang bukti dan saksi yang dibawa dalam praperadilan RJ Lino.

Lembaga antirasuah tersebut turut berharap permintaan RJ Lino ditolak.

"Untuk itu sudah seharusnya hakim menolak permohonan praperadilan yang diajukan tersangka RJL (RJ Lino) tersebut," tandas Ali.

Diketahui, RJ Lino mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia meminta hakim membebaskan dirinya dari penahanan dan penetapan tersangka.

RJ Lino mengeklaim penetapan dan penahanan yang dilakukan KPK menyalahi aturan yang berlaku.

Komisi antikorupsi dinilai tidak bisa melanjutkan perkara yang menjerat RJ Lino karena sudah kedaluwarsa.

Kubu Lino menilai batas waktu penanganan perkara yang bisa ditangani KPK hanya dua tahun.

Baca: RJ Lino Klaim Pembelian QCC Lewat Perusahaan China Untungkan Negara

Ia berpedoman dengan Pasal 40 ayat 1 juncto Pasal 70 C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dalam dugaan itu.

Beleid itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dibacakan pada 4 Mei 2021.

MK menegaskan waktu tenggat penahanan perkara dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hanya dua tahun.

Diketahui kasus RJ Lino lima tahun mangkrak di KPK.(*)