Daftar Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Ternyata Punya Peran Penting, Tangani Korupsi Kelas Kakap

TRIBUN-VIDEO.COM - Sebanyak 75 pegawai KPK diketahui tak lolos tes wawasan Kebangsaan (TWK) dalam alih pegawai KPK menjadi ASN.

Di antara nama-nama tersebut bahkan diketahui merupakan kepala satuan tugas (Kasatgas).

Mereka pun diketahui sedang menangani kasus kasus besar tindak pidana korupsi.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Supradiono menjelaskan, ada 9 kasatgas yang tak lolos TWK untuk proses peralihan status menjadi ASN.

Giri sendiri adalah salah satu pegawai yang ikut tak lolos TWK.

Selain dirinya, ada nama penyidik Novel Baswedan, penyidik Ambarita Damanik, penyelidik Riswin.

Kemudian, ada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujanarko, Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang, serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Herry Muryanto.

Dikatakan Giri, banyak pegawai yang tidak lolos tes tersebut, sedang menangani kasus-kasus korupsi, seperti korupsi bantuan sosial (bansos) serta korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca: Muncul Dugaan Pelecehan Seks dan Pelanggaran HAM di Materi Tes Wawancara Kebangsaan Pegawai KPK

Giri menjelaskan, nama-nama pegawai KPK yang tak lolos didapat dari pembicaraan informal.

Pasalnya pimpinan KPK sendiri belum membuat pengumuman resmi daftar nama pegawai yang tak lolo TWK.

Seperti diketahui, 75 pegawai KPK ini adalah sebagian dari 1.351 orang yang ikut dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sampai saat ini, KPK belum membuka daftar orang-orang yang tak lolos.

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad mengungkapkan, ada kecurigaan dibalik ketidaklolosan 75 pegawai tersebut.

Abraham Samad mengatakan, ada skenario untuk “bersih-bersih” sejak revisi UU KPK yang sah pada 2019.

Ia mengaku yakin, pegawai-pegawai yang tak lolos TWK adalah orang berintegritas dan tak mau berkompromi dengan koruptor.(*)

# INDONESIA UPDATE # pegawai KPK # TWK # kasus dugaan korupsi # Komisi Pemberantasan Korupsi