Yandex

Terkini Nasional

Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas 2021, Jubir Wapres Sebut SE Kapolri Ciptakan Suasana Kondusif

Kamis, 25 Maret 2021 20:19 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi menyebut surat edaran (SE) Kapolri terkait penanganan kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE) dapat menciptakan suasana yang kondusif.

Hal itu dikatakan Masduki lantaran DPR tidak memasukkan revisi Undang-Undang ITE dalam program legistasi nasional (prolegnas) prioritas 2021.

Masduki menjelaskan salah satu aturan yang tertuang dalam SE itu menyatakan apabila terjadi kasus hukum terkait UU ITE dapat diselesaikan secara damai.

"Edaran dari Kapolri punya sifat memelopori bagaimana agar terjadi tidak saling gugat dalam konteks hukum," ujar Masduki dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (24/3/2021).

Selain itu, surat edaran nomor SE/2/11/2021 itu mengatur laporan kasus UU ITE tidak akan ditindaklanjuti ketika pelapor bukan dari orang yang dirugikan.

Selama ini diketahui laporan dilayangkan oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan atas informasi dinilai menyesatkan.

"Misalnya Wapres (Ma'ruf) merasa dihujat, harus Wapres sendiri yang datang ke kepolisian," tuturnya.

Karena itulah, Masduki menilai SE dari Kapolri merupakan respons positif dari rencana Presiden Joko Widodo untuk merevisi UU ITE.

Regulasi itu tengah dalam penggodokon oleh kementerian dan lembaga terkait.

"Insyaallah aduan-aduan yang selama ini terjadi, lewat surat edaran Kaporli itu bisa agak meredam," jelasnya.

Berikut daftar 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2021:

RUU Usulan DPR RI

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR

2. RUU tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR RI

3. RUU tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI

5. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI

6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI

7. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI

8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI

9. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI

10. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

11. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI

12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

13. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg DPR RI

14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI

15. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI

16. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI

17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI

18. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI

19. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan Baleg DPR RI

RUU Usulan Pemerintah:

1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

6. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)

7. RUU tentang Hukum Acara Perdata

8. RUU tentang Wabah

9. RUU Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

RUU Usulan DPR RI dan Pemerintah:
1. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
2. RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

RUU Usulan DPD RI:
1. RUU tentang Daerah Kepulauan
2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (*)

Editor: Tri Hantoro
Video Production: Bhima Taragana
Sumber: Tribunnews.com
Tags
   #UU ITE   #Masduki Baidlowi   #Kapolri
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved