Jokowi Angkat Bicara soal Polemik Vaksin Nusantara yang Dikembangkan Terawan

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUN-VIDEO. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pengembangan vaksin di dalam negeri secara mandiri harus didukung. Saat ini ada dua vaksin yang dikembangkan di Indonesia secara mandiri yakni vaksin merah putih dan vaksin nusantara. Hal itu disampaikan Presiden dalam konferensi pers virtual yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, (12/3/2021).

"Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin merah putih dan vaksin nusantara," kata Presiden.

Hanya saja kata Presiden, pengembangan vaksin tersebut harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang melibatkan banyak ahli. Sehingga vaksin yang dihasilkan berkhasiat dan aman digunakan.

"Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman berkhasiat dan bermutu mereka juga harus mengikuti kaidah kaidah scientific, kaidah kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku terbuka, transparan serta melibatkan banyak ahli," kata Jokowi.

Persyaratan dan tahapan pengembangan vaksin secara ilmiah kata Presiden, sangatlah penting untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya, jika semua tahapan sudah dilalui kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin," katanya.

Sebelumnya, kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan proses uji klinis I vaksin Nusantara tidak sesuai atau memenuhi kaidah klinis dalam penelitian vaksin.

Baca: Kabupaten Tangerang Lamban Distribusi Vaksin Covid-19, Bupati Sebut Gara-gara Populasinya Membludak

Baca: 18.608 Orang Kelompok Berisiko Sudah Divaksin di Padang, Dinkes Sasar 194.356 Orang Berisiko

Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI bersama sejumlah pihak. Salah satunya mantan Menkes dr. Terawan Agus Putranto yang merupakan penggagas vaksin Nusantara.

Penny mengatakan terdapat perbedaan tempat lokasi penelitian dengan pihak yang menjadi komite etik. Diketahui, komite etik berasal dari RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, akan tetapi penelitian dilakukan di RSUP dr Kariadi Semarang

"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Komite etik dari RSPAD tapi pelaksanaan penelitian ada di RS dr Kariadi," ujar Penny, Rabu (10/3/2021).

Alasan Penny mempertanyakan hal itu karena sesuai kaidah klinis pengembangan vaksin seharusnya setiap tim peneliti harus memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian.

Komite etik, kata dia, adalah pihak yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan terutama terhadap keselamatan subjek penelitian.

Selain itu, Penny turut mempertanyakan apakah vaksin Nusantara menunjukkan khasiat dari vaksin. Sebab jika tak menunjukkan khasiatnya, maka vaksin Nusantara akan sulit melanjutkan ke fase uji vaksin kedua karena bisa merugikan subjek penelitian.

"Datanya juga harus dibahas bersama, karena kalau tidak menunjukkan khasiat vaksin, penelitian ke fase berikutnya menjadi tidak ethical karena akan merugikan subjek penelitian untuk mendapatkan perlakuan yang tidak memberikan manfaat," jelasnya.

Penny juga menyoroti perbedaan data yang diberikan tim uji klinis vaksin Nusantara dengan data yang dipaparkan dalam rapat kerja.

BPOM sendiri telah menyelesaikan review uji klinis I vaksin Nusantara dan menyerahkannya kepada Kementerian Kesehatan dan tim peneliti vaksin di Semarang, Jawa Tengah.

Selanjutnya BPOM, kata dia, akan menggelar pertemuan bersama para ahli dan tim peneliti vaksin nusantara pada 16 Maret 2021.

"Saya hanya memberikan komentar bahwa data yang diberikan tadi tidak sama dengan data yang diberikan pada BPOM, dan kami sudah melakukan evaluasi," tandasnya. (*)