Yandex

TRIBUNNEWS UPDATE

Terkuak! Kepala BKPM Bongkar Siapa Sebenarnya di Balik Usul Investasi Miras yang Dibatalkan Jokowi

Rabu, 3 Maret 2021 09:10 WIB
Tribunnews.com

TRIBUN-VIDEO.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap, awal mula adanya usulan untuk membuka investasi minuman keras (miras) sebelum akhirnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu dicabut.

Bahlil menjelaskan, salah satu pertimbangan investasi miras dibuka di empat provinsi yakni demi kearifan lokal wilayah tersebut.

Dikutip dari antaranews, dalam konferensi pers daring Selasa (2/3/2021),  Bahlil menjelaskan awal mula pertimbangan adanya investasi miras dibuka di empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, dan Papua.

"Salah satu pertimbangan pemikiran kenapa ini (izin investasi dibuka) untuk di beberapa provinsi itu saja karena memang di daerah itu ada kearifan lokal. Jadi dasar pertimbangannya itu adalah memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal," katanya.

Ia lantas memberikan contoh yakni Sopi, minuman beralkohol khas NTT.

Menurutnya, minuman tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi namun tak bisa didorong menjadi industri besar, karena masuk kategori terlarang.

"Tetapi itu (Sopi) kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga bisa diolah untuk produk ekspor maka itu dilakukan (dibuka izin investasinya)," katanya.

Tak hanya itu, ia juga memberikan contoh seperti arak lokal bali yang berkualitas ekspor.

"Itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang, maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat," imbuhnya.

Di sisi lain, meski mendorong agar kearifan lokal tersebut bisa berkembang dan menjadi penggerak ekonomi setempat, Bahlil pun mengaku sudah paham akan polemik yang terjadi atas usulan tersebut.

Di Papua saja, menurutnya, usulan tersebut ditolak oleh masyarakat setempat.

Pasalnya, investasi miras bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) miras nomor 15 Tahun 2013, tentang pelanggaran produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Berbekal aspirasi-aspirasi tersebut, Bahlil pun kemudian menyampaikannya kepada Presiden Jokowi hingga kemudian diputuskan bahwa poin soal investasi miras dalam Perpres 10/2021 dicabut.

Bahlil menjelaskan, aspirasi itu sebelumnya ia sampaikan pada Mensesneg Pratiko yang selanjutnya diteruskan pada Presiden.

"Aspirasi-aspirasi itu kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden lewat Pak Mensesneg sehingga kemudian pikiran ini, aspirasi ini, sangat dihargai dan didengar dan dihormati. Dan kemudian Bapak Presiden memutuskan untuk itu (pembukaan investasi miras) tidak dilakukan," pungkas Bahlil.(*)

Editor: Radifan Setiawan
Reporter: Nila
Video Production: Enggar Tiasto
Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved