Yandex

TRIBUNNEWS UPDATE

Pendapatan Per Bulan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel yang Ditangkap KPK

Minggu, 28 Februari 2021 16:53 WIB
Kompas.com

TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, telah ditangkap oleh KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (26/2) malam.

Nurdin Abdullah merupakan salah stau politikus yang diusung oleh PKS, PAN, dan PDIP.

Sebelum ditetapkan sebagai orang nomor satu di Sulsel, Nurdin adalah Bupati Bantaeng selama dua periode.

Korupsi di Indonesia memang sering kali dikaitkan dengan kesejahteraan.

Lalu, sebenarnya berapa gaji per bulan yang diterima Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel plus berbagai tunjangan yang diterimanya?

Dilansir oleh Kompas.com, Gaji gubernur di seluruh Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Besaran pemasukan gubernur juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan gaji pokok kepala daerah ini merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.

Gaji pokok kepala daerah selevel gubernur di Indonesia ditetapkan oleh Presiden RI yakni sebesar Rp 3 juta per bulan.

Baca: Gubernur Sulawesi Selatan Jadi Tersangka Suap, Nurdin Abdullah: Saya Tak Tahu Apa-apa, Demi Allah!

Baca: Daftar Kekayaan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang Jadi Tersangka Kasus Suap Proyek Infrastruktur

Sementara untuk wakil gubernur mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 2,4 juta per bulan.

Sejauh ini belum ada perubahan regulasi yang mengatur gaji kepala daerah.

Artinya belum ada kenaikan gaji gubernur di seluruh Indonesia hingga saat ini sejak ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada Juli 2000.

Selain mendapat fasilitas berupa gaji dan tunjangan, pejabat gubernur di Indonesia juga berhak menggunakan dana operasional yang lebih dikenal dengan Biaya Penunjang Operasional (BPO).

Formula besaran dana BPO ditetapkan berdasarkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000.

Besaran tunjangan ini berbeda-beda setiap daerah, karena menyesuaikan dengaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Namun, BPO bersifat sebagai biaya penunjang aktivitas gubernur yang berkaitan dengan pelaksanaan dinas, hingga tak bisa dimasukan sebagai komponen take home pay.

Pemerintah pusat sudah menetapkan besaran BPO yang terendah dan tertinggi yang bisa dipakai gubernur dari kas APBD.

Untuk BPO tertinggi dihitung berdasarkan persentase pendapatan PAD.

Sebagai contoh untuk Provinsi Sulsel, PAD pada tahun 2019 lalu yakni sebesar Rp 9,57 triliun.

Sehingga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah selama tahun berjalan tersebut berhak mendapatkan dana BPO sebesar paling kecil Rp 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar Rp 14,35 miliar per bulannya.

Sementara untuk tahun 2020 lalu, Pemprov Sulsel menargetkan pendapatan PAD sebesar Rp 10,46 triliun lebih.

(Tribun-video.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Intip Gaji Sebulan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel yang Ditangkap KPK

Editor: Sigit Ariyanto
Reporter: Larasati Putri
Video Production: Enggar Tiasto
Sumber: Kompas.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved