Yandex

Terkini Nasional

Mulai Bulan Maret, Tim Kajian UU ITE Bentukan Pemerintah akan Mulai Gelar FGD dan Rapat Pembahasan

Kamis, 25 Februari 2021 15:58 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan mulai menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah narasumber terkait UU ITE pada bulan depan atau Maret 2021.

Narasumber tersebut di antaranya mulai dari pelapor, terlapor, Mahkamah Agung, hingga Komnas HAM.

Ketua Tim Pelaksana Kajian UU ITE Sugeng Purnomo yang juga Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam menjelaskan FGD tersebut akan digelar selama tiga minggu pertama di bulan depan.

Baca: Soal Pelanggaran UU ITE di Media Sosial, Begini Mekanisme Teguran Virtual Police Sesuai Pedoman Baru

Hal tersebut disampaikan Sugeng usai gelar rapat kedua di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (24/2/2021).

"Kemudian satu minggu ke depannya akan ada rapat pembahasan yang diselenggarakan Sub Tim I maupun Sub Tim II. Berikutnya ada penyusunan laporan," kata Sugeng dalam keterangan video yang diterima dari Tim Humas Kemenko Polhukam pada Rabu (24/2/2021).

Sugeng menegaskan Tim Kajian UU ITE bentukan pemerintah terdiri dari dua Sub Tim yang memiliki tugas kajian berbeda.

Sub Tim I, kata dia, mengkaji bagaimana implementasi UU ITE apakah sudah sesuai dengan harapan dan dibentuknya UU ITE.

"Nantinya akan diberikan satu rekomendasi dan apabila dianggap perlu akan dibuat satu pedoman sehingga akan dibuat penyeragaman," kata Sugeng.

Baca: Soal UU ITE, Kapolri Minta Penyidik Tegas Bedakan Kritik, Hoaks, dan Pencemaran Nama Baik

Kemudian, kata Sugeng, Sub Tim II bertugas mengkaji apakah benar ada pasal-pasal yang dianggap karet serta multitafsir oleh sebagian pihak.

"Tim II ini nantinya adalah untuk memberikan rekomendasi perlu tidaknyan dilakukan revisi. Jadi kita tidak bicara tidak ada revisi atau akan revisi, tapi kita akan berangkat dari pengkajian dan baru setelah itu kami akan merekomendasikan perlu tidaknya dilakukan revisi, untuk mempertegas tidak adanya multitafsir terhadap implementasi UU ITE ini," kata Sugeng.

Diberitakan sebelumnya Tim Kajian Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bentukan pemerintah akan mengundang sejumlah narasumber untuk dimintai masukan.

Sugeng mengatakan dalam rapat kedua tim sepakat untuk mengundang beberapa kelompok narasumber.

Pertama, kata dia, kelompok terlapor dan pelapor kasus-kasus UU ITE.

Kedua, kata Sugeng, kelompok asosiasi pers, aktivis, masyarakat sipil, dan praktisi.

Selanjutnya, kata dia, tim juga akan mendengarkan masukan perwakilan DPR atau Parpol.

Kemudian, kata Sugeng, kelompok akademisi, pengamat baik di bidang pidana maupun cyber law.

Selain itu juga, kata dia, kelompok Kementerian atau Lembaga antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

"Narasumber yang kita sepakati kita akan utamakan dari klaster kelompok terlapor atau pelapor. Kita ingin mendengar apa sih yang mereka rasakan dan alami dari proses yang pernah dialami," kata Sugeng.

Sugeng menambahkan timnya akan membuka hotline bagi kalangan masyarakat yang tidak berkesempatan diundang memberi masukan baik melalui email dan pesan aplikasi Whats App.

"Jadi ini untuk membantu kami sebenarnya. Masyarakat bisa menyampaikan apa yang dirasakan terhadap pelaksanaan dari UU ITE ini," kata Sugeng. (*)

Editor: Panji Anggoro Putro
Reporter: Gita Irawan
Video Production: Panji Yudantama
Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved