Yandex

Tribunnews Update

Soal Pelanggaran UU ITE di Media Sosial, Begini Mekanisme Teguran Virtual Police Sesuai Pedoman Baru

Rabu, 24 Februari 2021 14:01 WIB
Tribunnews.com

TRIBUN-VIDEO.COM - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan menerapkan Virtual Police untuk mengutamakan peringatan virtual sebagai bentuk pencegahan penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial.

Pengawasan virtual police itu dilakukan di aplikasi ataupun platform yang paling banyak digunakan masyarakat, seperti Facebook, Twitter dan Instagram.

1. Polisi Minta Pendapat Ahli

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi menyatakan dalam penerapan Virtual Police, tim patroli siber telah meminta pendapat ahli pidana.

Selain itu juga ahli bahasa, maupun ahli ITE sebelum memberikan peringatan virtual ke terduga pelanggar UU ITE.

Dilansir Tribunnews.com, Slamet menegaskan peringatan virtual itu dilakukan berdasarkan pendapat ahli sehingga bukan pendapat subjektif penyidik kepolisian.

"Misal pada saat dia upload, kemudian tim verifikasi melaporkan ke Mabes, ditanya kepada saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa, saksi ahli UU ITE. Setelah tiga hal tersebut terpenuhi, baru kita kirim peringatan tersebut sehingga tidak subjektif oleh penyidik. Tapi sudah melalui tahapan verifikasi oleh tim ahli," kata Slamet di akun YouTube Siber Tv, Jumat (19/2/2021).

Baca: Soal UU ITE, Kapolri Minta Penyidik Tegas Bedakan Kritik, Hoaks, dan Pencemaran Nama Baik

2. Polisi Beri Pesan Peringatan

Slamet menjelaskan, pengguna sosial media yang diduga melanggar UU ITE akan diberikan edukasi dan peringatan berupa pesan direct message (DM) melalui WhatsApp atau media lainnya.

"Peringatan virtual sifatnya begini, pada saat orang melakukan kira-kira kesalahan, kita anggaplah si Badu. 'Saudara Badu hari ini Anda meng-upload konten jam sekian tanggal sekian, konten ini berpotensi pidana SARA dengan ancaman hukuman penjara'," kata Slamet

3. Polisi Beri pesan peringatan kedua

Slamet menerangkan tim patroli siber akan memberikan pesan peringatan sebanyak 2 kali kepada pelanggar.

Dalam peringatan itu, tim akan menjelaskan terkait pasal yang dilanggar jika pelaku mengunggah konten.

"Bentuk pesan peringatannya itu nanti kita akan sampaikan secara lengkap dengan informasi mengapa konten tersebut mempunyai pelanggaran atau kah kata-katanya, atau kah mengandung hoax," jelasnya.

Para pelanggar juga diminta untuk menurunkan kontennya itu paling lama 1x24 jam.

Baca: SE Kapolri Soal UU ITE, Polisi Harus Bisa Bedakan Mana Kritik, Hoaks dan Pencemaran Nama Baik

4. Polisi lakukan pemanggilan klarifikasi

Jika menolak, pelanggar akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

"Pada saat dia tidak turunkan kita ingatkan lagi, kalau tidak ingatkan kita klarifikasi, undangan klarifikasinya itu pun sifatnya tertutup jadi orang tidak usah tahu karena privasi. Namun kalau sudah dilakukan tahapan itu kemudian tidak mau kooperatif, kira-kira bagaimana? Tapi sesuai perintah Bapak Kapolri, cara-cara humanis itu harus dikedepankan karena ini program 100 hari beliau polisi yang humanis," katanya.

Sebelumnya, penyidik akan memberikan peringatan lagi, tetapi jika tidak ada perubahan, maka akan ditingkatkan ke tahap pemanggilan untuk dimintai klarifikasi. (Tribun-video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ini Mekanisme Teguran Virtual Police Terkait Pelanggaran UU ITE di Sosial Media

Editor: Panji Anggoro Putro
Reporter: Dea Mita
Video Editor: Muhammad Eka Putra
Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved