Yandex

TRIBUNNEWS UPDATE

SE Kapolri Soal UU ITE, Polisi Harus Bisa Bedakan Mana Kritik, Hoaks dan Pencemaran Nama Baik

Selasa, 23 Februari 2021 14:40 WIB
Kompas.com

TRIBUN-VIDEO.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran (SE) terkait penerapan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Surat nomor SE/2/II/2021 itu tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Ada 11 poin dalam SE yang ditandatangani Kapolri pada 19 Februari 2021 itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta penyidik Polri dalam menerima laporan dari masyarakat, harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.

Setelah itu, penyidik menentukan langkah yang akan diambil.

"Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil," tulis Kapolri dalam SE.

Baca: Sarankan Kapolri Buat Petunjuk Penerapan UU ITE sambil Tunggu Revisi, Tsmara: Jangan Ada Korban Baru

Dikutip dari Kompas.com, Sigit meminta, penyidik Polri memiliki prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ia menginstruksikan penyidik agar mengedepankan pendekatan restorative justice (keadilan restorative) dalam penegakan hukum.

Lewat SE, ia meminta penyidik mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

Sigit juga meminta, sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban yang tidak boleh diwakilkan. Polisi memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

Kepada para pihak dan korban yang akan mengambil langkah damai, Sigit meminta penyidik memprioritaskan restorative justice.

Baca: UU ITE Diminta Jokowi untuk Direvisi, Inilah Deretan Nama yang Pernah Dijerat UU No 11 Tahun 2008

Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

Sementara itu, penyidik dilarang melakukan penahanan tersangka yang sudah meminta maaf kepada korban.

Penyidik pun diminta membuka ruang lagi untuk mediasi antara kedua pihak.

"Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali," kata Sigit. (Tribun-video.com/ Kompas)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "SE Kapolri soal UU ITE, Penyidik Diminta Tegas Bedakan Kritik, Hoaks, dan Pencemaran Nama Baik"

Editor: Dita Dwi Puspitasari
Reporter: Rena Laila Wuri
Video Production: Erwin Joko Prasetyo
Sumber: Kompas.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved