Wapres Ma'ruf Saya Minta Fatwa MUI tentang Kehalalan Terbit Sebelum Vaksin Diedarkan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUN-VIDEO.COM- Wakil presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa kehalalan dan kebolehan penggunakan vaksin Covid-19 sebelum program vaksinasi dimulai.

Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam kegiatan penutupan Musyawarah Nasional (Munas) X MUI yang disaksikan melalui siaran youtube Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (27/11/2020).

Ma'ruf mengapresiasi peranan MUI pada proses menyiapkan vaksin Covid-19, di mana tim komisi fatwa MUI bertolak ke China untuk menengok produksi pembuatan vaksin, sebagai dasar penetapan halal.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada MUI yang sejak tahap awal telah aktif bersama instansi terkait untuk melakukan proses audit tentang kehalalan vaksin Covid-19,"

"Saya juga telah meminta agar ketetapan atau fatwa MUI tentang kehalalan dan kebolehan untuk menggunakan vaksin covid-19 dapat terbit sebelum vaksin diedarkan, sebelum dilakukan vaksinasi," ungkapnya.

Ma'ruf yang kini di MUI menjabat sebagai ketua dewan pertimbangan ini melanjutkan, dalam waktu yang tak lama lagi proses vaksinasi Covid-19 akan dimulai.

Dalam kesempatan penutupan forum Munas, ia juga mengingatkan kepada semua organisasi masyarakat yang hadir untuk bersama-sama menyukseskan program vaksinasi Covid-19 yang disiapkan pemerintah.

"Program (vaksinasi) ini akan mulai kita laksanakan pada awal tahun depan. Untuk kesempatan yang sangat baik saya mengajak segenap ormas, embaga Keagamaan para pemuka agama tokoh masyarakat untuk turut serta bersama pemerintah membangun kesadaran kesiapan dan dukungan seluruh masyarakat akan pentingnya vaksinasi covid 19," tutur Ma'ruf.

Ma'ruf memastikan, pemerintah dalam menyiapkan program vaksinasi virus corona sangat memperhatikan aspek-aspek keamanan dan kemanfaatan atau kemanjuran dan kehalalan atau kebolehan.

"Program vaksinasi COVID-19 dengan skala sangat massif dari segi jumlah sebaran wilayah dan waktu pelaksanaan serentak belum pernah dilakukan sebelumnya baik di Indonesia maupun negara lain di dalam sejarah. Kegiatan yang sangat krusial ini insya Allah akan mulai kita laksanakan pada awal tahun depan," tutur Ma'ruf. (*)