Yandex

HOT TOPIC

HOT TOPIC: Isu Jokowi akan Dilengserkan Merebak, Politisi PDIP: Jangan Mimpi!

Sabtu, 17 Oktober 2020 20:06 WIB
Tribun Video

TRIBUN-VIDEO.COM- Setelah Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan DPR dan Pemerintah pada Senin, 5 Oktober 2020, berbagai elemen masyarakat membuat pernyataan Mosi Tidak Percaya.

Pernyataan Mosi Tidak Percaya itu bukan saja dialamatkan kepada DPR RI selaku perwakilan rakyat.

Tapi juga ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang merupakan kepala pemerintahan.

Penolakan UU Cipta Kerja bahkan rasanya kian hari kian terus terjadi.

Unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja ini telah berlangsung sejak 5 Oktober lalu hingga Jumat (17/10/2020).

Berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, buruh, ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA 212 dan puluhan ormas lainnya mengepung Istana Negara.

Mereka menyuarakan aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan.

Bahkan aksi itu pun digadang-gadang bakal menjurus pada pelengseran Presiden Jokowi.

Pada Senin (12/10/2020) lalu, beredar sebuah pesan berantai berisi ajakan untuk berdemo di Istana Merdeka, Jakarta di aplikasi Whatsapp (WA).

Dalam pesan berantai itu tertulis pula sikap sejumlah organisasi masyarakat (ormas) untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja.

Bahkan dalam pesan berantai itu, ada pula yang mentargetkan hal tak main-main, yakni melengserkan Presiden Joko Widodo dari kursi Presiden.

Isu pelengseran Jokowi juga terdengar saat massa PA 212 melakukan unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

Terlihat dari spanduk besar yang bertuliskan 7 tuntutan ANAK NKRI terkait UU Omnibus Ciptaker.

Salah satu yang menjadi sorotan yakni meminta agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.

Tanggapan Politisi PDIP

Menanggapi pernyataan dan desakan publik tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin angkat bicara.

Dia menegaskan tak mungkin Jokowi bisa dilengeserkan dari kursi Presiden Republik Indonesia.

Menurut TB Hasanuddin Mosi Tidak Percaya tidak cukup untuk melengserkan Presiden Jokowi dari kursi orang nomor satu di Indonesia itu.

Dia menilai, Mosi Tidak Percaya hanya berlaku bagi negara dengan sistem pemerintahan parlementer.

Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem Presidensial.

Tak hanya itu, faktor lain yang membuat Jokowi akan sulit dilengserkan karena komposisi koalisi farksi di DPR yang masih solid.

“Melihat komposisi koalisi fraksi-fraksi pendukung presiden di DPR, rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau ada yang bercita-cita melengserkan presiden pilihan rakyat," kata TB Hasanuddin dikutip Kompas TV dari RRI pada Jumat, (16/10/2020).

Seperti diketahui, istilah Mosi Tidak Percaya yang ada dalam politik Indonesia merupakan pernyataan adanya ketidakpercayaan dari DPR kepada pemerintah.

Namun dalam hak-hak DPR pada Pasal 77 Ayat 1 UU 27 Tahun 2009 mengenai penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, wakil rakyat itu bisa menyampaikan mosi tidak percaya.

Namun demikian, koalisi partai politik pendukung pemerintah di parlemen lebih banyak ketimbang oposisi.

Dari 9 partai politik yang duduk di Senayan, 6 partai di antaranya merupakan pendukung pemerintah.

Adapun 6 partai di DPR pendukung pemerintahan Jokowi antara lain PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PPP.

Sementara sisanya 3 partai politik yang menjadi oposisi ialah PKS, Demokrat, dan PAN.

Dengan demikian, seperti dikatakan TB Hasanuddin, tidak mungkin pemerintahan Joko Widodo yang dipilih rakyat secara sah kemudian dimakzulkan.

“Inilah demokrasi yang kita sepakati dan menjadi kesepakatan nasional yang harus kita taati bersama,” ujar TB Hasanuddin.

Penjelasan Kapolda Metro Jaya

Jagad media sosal sebelumnya dibuat heboh, dengan beredarnya pesan berantai ajakan demo menolak UU Cipta Kerja dan digadang menjurus pelengseran Presiden Jokowi pada Selasa (13/10/2020) lalu.

Namun, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana memastikan bahwa informasi di media sosial mengenai rencana pelengseran Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah hoaks.

"Untuk info demo sampai Jokowi lengser, itu adalah hoaks. Dan kami sedang memburu pembuat dan penyebarnya," kata Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).

Menurut Nana, terkait rencana aksi demo tolak Omnibus Law yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan FPI, ada dua versi ajakan yang tersebar di media sosial.

"Dari dua versi itu kami sudah lakukan pendalaman. Dan satu versi yang menyebut demo sampai Jokowi lengser, adalah hoaks," kata Nana.

Yang benar adalah demo oleh ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya, dalam gabungan aliansi yang menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).

"Jadi demo atas nama Aliansi ini atau Anak NKRI yang benar. Demo akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00," katanya.

"Kami bersama TNI sudah siap mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi itu di sekitar Istana Negara," kata Nana.

Jokowi Minta Polisi Tindak Tegas

Berbagai tuntutan terkait penolakan UU Cipta Kerja yang berujung ricuh, hingga target pelengseran Presiden Jokowi membuat orang nomor 1 di Indonesia itu tak tinggal diam.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Donny Gahral Adian menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri untuk menindak pelaku tindak pidana saat aksi unjuk rasa tolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Menurut dia, hal itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat internal secara virtual membahas UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020) pagi.

Donny menegaskan bahwa Presiden Jokowi juga memberi perhatian khusus terkait kericuhan yang terjadi selama unjuk rasa.

"(Perintah Jokowi) aparat penegak hukum harus memproses semua yang memang melakukan tindak pidana selama aksi. Kita kan negara hukum, semua harus diproses secara hukum," kata Donny kepada Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

Selain itu, dalam rapat tersebut Jokowi juga memerintahkan para menterinya untuk lebih mengintensifkan lagi komunikasi publik terkait UU Cipta Kerja.

Para menteri terkait diminta terus mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja sekaligus membantah berbagai hoaks yang beredar.

"Agar bisa dipahami dengan jelas, tak menimbulkan kesalahpahaman dan semua yang terlibat wajib untuk menjelaskan ke publik mengenai apa manfaatnya dan membantah berbagai hoaks tentang UU ini," kata Donny.

Jokowi juga, kata dia, meminta 34 gubernur yang mengikuti rapat itu untuk satu suara mendukung UU Cipta Kerja.

Jokowi meyakinkan para gubernur bahwa UU Cipta Kerja yang ramai-ramai diprotes buruh dan mahasiswa justru dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan.

"Jadi tidak ada yang dipresepsi orang selama ini bahwa ini untuk merugikan rakyat.

Ini sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan bersama agar ekonomi bisa pulih dan kembali normal," katanya.

Banyak pula tuntutan dari demonstrasn agar Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja.

Namun hal itu dikatakanannya tidak dibahas dalam rapat.

Pemerintah hanya meminta masyarakat yang keberatan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Buntut UU Cipta Kerja yang menuai polemic dari berbagai elemen masyarakat, membuat tuntutan rakyat kian banyak.

Isu Presiden Jokowi akan dilengserkan juga kian merebak.

Mosi tak percaya dilontarkan, bentuk rasa tidak percaya pada pemerintahan.

Sejumlah pihak lantas mengingat masa silam, saat kerusuhan besar-besaran terjadi pada tahun 1998 dan membuat Presiden Soeharto Mundur dari Jabatan.

Bercermin pada kasus itu, akankah aksi unjuk rasa kali ini akan berakhir layaknya aksi demo 1998 silam? (*)

Editor: Dita Dwi Puspitasari
Reporter: Nila
Video Production: Rizky Cahya Nugraha
Sumber: Tribun Video
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved