Yandex

Terkini Nasional

Ditanya Demo Jatuhkan Jokowi, Sudirta: Tak Gampang Jatuhkan Presiden

Senin, 6 Juli 2020 10:00 WIB
Tribunnews.com

TRIBUN-VIDEO.COM  - Anggota MPR RI I Wayan Sudirta melakukan sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan yang juga dikenal sebagai 4 Pilar MPR RI di Gedung PHDI Bali.

Sosialisasi dipandu oleh Putu Wirata Dwikora, dihadiri 150-an peserta ‘’offline’’ dan peserta virtual. Pada kesempatan itu, Sudirta dihujani puluhan pertanyaan.

Status peserta beragam dari mahasiswa, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bali, Kepala Desa di Karangasem, dosen, guru SMA, aktivis LSM, Pengurus PHDI di Bali, pengusaha, dan sejumlah advokat.

Luh Ernila, seorang pengacara dari Singaraja bicara tentang UU Cipta Tenaga Kerja, BPJS, RUU Haluan Ideologi Pancasila, yang ditanyakan juga oleh Muhidin Damiank dari Bogor.

Beberapa penanya tertarik mendengar wacana tentang demo-demo serta diskusi tentang pemakzulan Presiden.

Wayan Sudirta, yang juga dikenal sebagai pengacara Ahok, Ketua Tim Penasihat Hukum DPP PDI Perjuangan serta Ketua Tim Pembela Menkumham saat menghadapi gugatan HTI di PTUN Jakarta, dengan semangat menjawab dan menguraikan ilustrasi terhadap setiap pertanyaan.

Bagaimana tentang demo-demo yang minta Presiden Jokowi turun, antara lain karena alasan adanya pandemi Covid19, perekonomian yang merosot di era pandemi, atau alasan yang tak ada hubungan seperti adanya RUU HIP yang didemo dan dituding sebagai susupan komunisme ke dalamnya.

‘’Wah, kalau soal pemaksulan presiden, itu sudah diatur dalam pasal 7 A dan 7 B UUD 1945. Syaratnya sangat berat dan tidak cukup hanya dengan aspirasi kelompok-kelompok yang tidak puas, tanpa alasan yang diatur konstitusi,’’ kata Sudirta.

Sudirta pun membagikan buku sebagai materi yang berkait 4 konsensus kebangsaan. Ia menjelaskan pemberhentian presiden, diatur dalam pasal 7A dan 7B.

Dalam pasal 7A disebut, dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara.

"Lalu korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden,’’ katanya.

Selanjutnya dalam pasal 7B disebut pada ayat (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selanjutnya pasal 7 B ayat  (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Di ayat (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian di ayat (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Lalu pada ayat (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pada ayat (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

Dan pada ayat (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. (*)

Editor: Tri Hantoro
Video Production: Winda Rahmawati
Sumber: Tribunnews.com
Tags
   #demo   #Presiden Jokowi   #I Wayan Sudirta
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved