Yandex

BPK Bantah Lindungi Grup Perusahaan Bakrie dalam Skandal Jiwasraya

Senin, 29 Juni 2020 18:04 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUN-VIDEO.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bantah lindungi grup persuhaan Bakrie dalam skandal Jiwasraya.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna saat konferensi pers di kantor pusat BPK RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2020).

Bantahan tersebut merupakan respon dari pernyataan eks Direktur Utama PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro alias Bentjok.

Agung menganggap Bentjok telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pencemaran nama baik lembaga tinggi negara, BPK.

Oleh sebab itu, BPK akan melaporkan Bentjok ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Apa yang disampaikan merupakan tuduhan yang tak berdasar, setelah konpers (konferensi pers) kami akan mengadukan apa yang dilakukan Benny Tjokro ke Bareskrim Mabes Polri," kata Agung Firman Saputra.

Pada persidangan Rabu (24/6), Bentjok menuding BPK menutupi keterlibatan grup besar dalam kasus korupsi pengelolaan dana investasi Jiwasraya di pengadilan, satu di antaranya adalah Grup Bakrie.

Benny menyebut, BPK melindungi emiten-emiten tersebut. Indikasinya adalah, BPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap emiten-emiten Grup Bakrie.

Menjawab tudingan itu, Agus mengatakan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang diterbitkan BPK merupakan dukungan dari proses penegakan hukum (pro justicia) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung.

Berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit BPK lainnya, kata Agung, PKN dilakukan dengan syarat, penegakan hukum telah masuk pada tahap penyidikan.

Dalam tahap tersebut, tersangka ditetapkan oleh aparat penegak hukum, mempertimbangkan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana. Setelah itu, aparat penegak hukum mengajukan kepada BPK untuk dilakukan PKN.

Tahap selanjutnya adalah ekspose atau gelar perkara. Tahap tersebut disajikan informasi oleh penyidik mengenai konstruksi perbuatan melawan hukum yang mengandung niat jahat (mens rea).

Ekspose tersebut disampaikan oleh aparat penegak hukum dengan menyajikan bukti-bukti permulaan yang cukup. Dari ekspose terhadap kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan, BPK berkesimpulan konstruksi perbuatan melawan hukumnya jelas dan telah didukung bukti permulaan yang memadai, dan oleh karena itu PKN-nya dapat dilakukan.

PKN secara substansi maupun prosedur merupakan bagian dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan menjadi wewenang BPK. Dengan demikian PKN dilakukan dengan menerapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) secara ekstra ketat.

"Lucu jika dikatakan bahwa BPK atau Ketua dan Wakil Ketua BPK melindungi pihak tertentu. Karena BPK menghitung PKN setelah konstruksi perbuatan melawan hukumnya dan tersangka ditetapkan oleh Kejaksaan," ucap Agung Firman Saputra.

Editor: Alfin Wahyu Yulianto
Reporter: Lendy Ramadhan
Video Production: bagus gema praditiya sukirman
Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved