2.066 TKI Dideportasi Pemerintah Malaysia Melalui Entikong Kalbar, Dinsos: "Banyak yang Mantan Napi"

TRIBUN-VIDEO.COM - Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kalimantan Barat (Kalbar), Yuline Marhaeni menyebutkan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi dan repatriasi dari negara Malaysia per-Juni 2020 ini sebanyak 2066 orang.

"Hingga kini per Juni TKI yang sudah dipulangkan sebanyak 2.066 orang," ungkapnya, Minggu (14/6/2020).

Dikatakannya bahwa dari 2.066 orang TKI itu merupakan dari berbagai wilayah.

Diantaranya dari Kalimantan Barat orang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh.

Hingga kini, Ia pun belum bisa memastikan berapa jumlah TKI yang masih tertahan di Malaysia.

"TKI yang ada di Malaysia itu banyak yang dipenjara dan kalau mereka sudah keluar dari penjara otomatis mereka dipulangkan.

Jadi kita tidak bisa memprediksi jumlah sebenarnya (TKI yabg ada di Malaysia)," pungkasnya.

Yuline Marhaeni mengatakan bahwa pemulangan TKI ke wilayahnya masing-masing telah mengikuti protokol kesehatan.

"Jadi sebelum berangkat para TKI sudah di rapid test dan hasil swabnya negatif, dan sudah dikarantina sudah hampir sebulan," kata Yuline Marhaeni usai menemui para TKI di Bandar Udara Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (14/6/2020) pagi.

Dikatakannya bahwa dilakukannya rapid test dan hasil swab para TKI tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sebelumnya disebutkan Marhaeni ada 58 TKI yang diberangkatkan ke wilayahnya masing-masing pada Minggu (14/6/2020) dini hari.

Dari 58 TKI itu terdapat 54 TKI asal Sulawesi Selatan dan 4 asal Sulawesi Tenggara.

Hingga kini ia pun memastikan bahwa semua TKI yang kembali ke wilayahnya masing-masing telah mengikuti protokol kesehatan. (*)

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Dinsos Ungkap Sudah 2066 Warga Indonesia Dipulangkan Pemerintah Malaysia Melalui Entikong Kalbar