Penjelasan BPBD Sumut soal Indikasi Korupsi Bansos hingga Ribut dengan Anggota DPRD: Tak Ada Mark Up

TRIBUN-VIDEO.COM - Diberitakan sebelumnya anggota DPRD Sumatera Utara Rony Situmorang menemukan adanya indikasi korupsi bantuan sembako.

Terkait penemuan tersebut, Rony terlibat cekcok dengan petugas hingga hampir terjadi baku hantam.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Sumut membantah adanya kebocoran pengadaan sembako.

Rony mengambil 20 sampel bantuan yang akan diberikan kepada warga terdampak Covid-19.

Ia menemukan adanya perbedaan berat bantuan sembako dari yang seharusnya.

Gula yang seharusnya seberat dua kilogram disunat 2,5 ons.

Kemudian beras yang seharusnya seberat 10 kg, disunat 0,5 hingga satu kilogram.

"Ada 20 sampel sembako yang kita turunkan. Dugaan kita benar, berat tidak sesuai dengan seharusnya," ucap Rony.

Dari temuan tersebut ia kemudian menanyakannya ke petugas.

Saat itulah terjadi cekcok dan nyaris baku hantam.

Hal ini ternyata bukanlah kejadian pertama kali, sebelumnya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga juga menemukan kejanggalan mark up yang sama.

Dikutip dari TribunMedan.com, Rabu (20/5/2020), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Sumut membantah adanya kebocoran pengadaan sembako.

Kepala BPBD Pemprov Sumut, Riadil Akhir Libis menyebut tak ada kebocoran hingga belasan miliar dari pengadaan sembako program Jaring Pengaman Sosial untuk warga terdampak Covid-19.

Termasuk soal tudingan selisih harga dan berat pengadaan sembako.

Riadil mengaku tidak ada aksi ambil untung dan tidak ada mark up.

"Tidak ada mark up," ujarnya.

Ia kemudian merinci harga sembako yang totalnya Rp225 ribu per paket.

Sebagaimana yang ditetapkan, yakni beras 10 kg Rp 112.000, minyak goreng 2 liter Rp 28.000, gula 2 kg Rp 37.000 dan mi instan 20 bungkus Rp 48.000.

Harga masing-masing jenis sembako itu sudah sesuai degan harga rata-rata uang diperoleh dari Disperindag dan survei di lapangan.

Ia juga menyebutkan, tidak ada anggaran secara khusus untuk keuntungan, biaya packing dan pengangkutan bagi perusahaan-perusahaan yang diminta menyediakan paket sembako itu.

Puluhan perusahaan memang terlibat dalam penyediaan sembako.

Tujuannya untuk pemerataan pertumbuhan usaha.

"Karena prinsip pengadaan kan harus juga menguntungkan ekonomi," sebut Riadil. (Tribun-Video.com/TribunMedan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul BREAKING NEWS, Anggota DPRD Sumut Nyaris Berkelahi di Simalungun, Temukan Bantuan Sembako Dikorupsi