Yandex

HOT TOPIC

Fakta Larangan Mudik di Tengah Wabah Corona, Sanksi hingga Polemik Bedanya dengan Pulang Kampung

Sabtu, 25 April 2020 14:05 WIB
Kompas.com

TRIBUN-VIDEO.COM - Halo Tribunners kembali lagi dalam program Tribunnews Hot Topic.

Sudah memasuki bulan Ramadan, seperti biasa, di bulan yang suci ini pasti dipakai untuk mudik ke kampung halaman untuk bisa bertemu dengan sanak saudara dan orangtua.

Bukan tanpa alasan tentu pertemuan itu dilakukan untuk bisa merayakan Hari Raya Idulfitri bersama dan saling memaafkan antar satu sama lain.

Namun wabah Corona yang hingga saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia membuat pemerintah melarang warga untuk melakukan mudik.

Hal itu tertera di Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fakta-fakta mengenai larangan mudik di tengah wabah Virus Corona di Indonesia.

1. Polemik Perbedaan Mudik dan Pulang Kampung yang Dimulai oleh Presiden Joko Widodo

Gagasan ini pertama kali diketahui dari pertanyaan Najwa Shihab mengenai apakah mudik itu benar-benar dilarang mengingat sudah banyak orang yang mudik sampai saat ini.

Sebagai informasi, sudah ada 600.000 orang asal Jateng yang pulang kampung dari Jabodetabek per Rabu (22/4/2020).

Jokowi pun lantas menjawab bahwa orang-orang yang disebut Najwa "mudik" itu tidak bisa disebut melainkan pulang kampung.

Yang mana orang-orang itu terpaksa pulang ke kampung halamannya karena sudah tidak memiliki pekerjaan di Jabodetabek.

Jokowi melanjutkan bahwa mudik itu dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri sedangkan 'pulang kampung' tidak terbatas dengan momen Lebaran.

Dengan itu, salah satu sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo pun memberikan tanggapannya dengan melontarkan dua kemungkinan.

Yang pertama, Presiden Jokowi melalui pernyataannya itu terlihat ingin membedakan antara dua konsep..

Sementara, ada juga masyarakat yang harus pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan di kota dan tak bisa menanggung biaya hidup di kota.

Namun meski demikian, Imam pun menekankan bahwa baik mereka yang punya pilihan untuk mudik atau tidak tetap saja keduanya sama-sama memiliki risiko menularkan Covid-19.

Imam juga mengkhawatirkan adanya potensi gesekan antara masyarakat dengan aparat keamanan saat perbedaan istilah ini diterapkan di lapangan.

2. Sanksi Paling Ringan hingga Terberat Jika Masyarakat Nekat Mudik

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan aturan mengenai pembatasan di sektor transportasi.

Jadi, menurut Budi sanksi warga bagi warga yang tetap nekat mudik ini bisa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Untuk sanksi paling ringan adalah kendaraan akan dikembalikan agar tidak bisa melanjutkan perjalanan mudik.

Sedangkan untuk sanksi paling berat yaitu kurungan penjara paling lama satu tahun dan atau denda maksimal Rp100 juta.

Namun untuk aturan teknis terkait larangan mudik ini masih disusun oleh Pelaksanan Tugas Manteri Perhubungan.

3. Daftar Kendraan yang Bebas dari Larangan Mudik

Permenhub ini diketahui akan mengatur larangan sementara bagi semua sarana transportasi pada musim mudik Lebaran tahun 2020.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan bagwa pengaturan itu berlaku untuk transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Terkhusus untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang.

Namun rupanya ada beberapa angkutan juga yang dikecualikan dari Permenhub larangan mudik ini, yaitu:

- Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia,

- Kendaraan dinas operasional berplat dinas,

- Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol,

- Kendaraan pemadam kebakaran,

- Ambulans dan mobil jenazah,

- Mobil barang atau logistik dengan tidak membawa penumpang.

Dalam aturan itu disebutkan pula pemberian sanksi secara bertahap yaitu:

Pertama 24 April sampai 7 Mei 2020 akan diberi peringatan dan dan diarahkan untuk kembali atau putar balik.

Sementara kedua pada 7 Mei hingga 31 Mei 2020 diarahkan untuk putar balik dan dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Larangan mulai berlaku pada 24 April sampai 31 Mei 2020 untuk sektor darat dan penyeberangan, 15 Juni 2020 untuk kereta api, 8 Juni untuk kapal laut, dan 1 Juni 2020 untuk angkutan udara.

Jadi masyarakat Indonesia yang disiplin dengan di rumah saja.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bedakan Mudik dan Pulang Kampung, Ini Tanggapan Sosiolog"

Editor: Aprilia Saraswati
Reporter: Ruth Aurora Chintya Natasha Iswahyudi
Video Production: Winda Rahmawati
Sumber: Kompas.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved