Yandex

Terkini Metropolitan

Bukan Hanya Pemangkasan Gaji, Wali Kota Bekasi Berencana Potong Tunjangan PNS

Selasa, 31 Maret 2020 22:09 WIB
TribunJakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUN-VIDEO.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berencana meniru kebijakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk biaya penanganan corona (Covid-19).

Hal ini disampaikan saat dijumpai di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan yang menjadi lokasi pusat pengumpulan data dan pengambilan sampel tes cepat Covid-19, Selasa, (31/3/2020).

"Kalau beban pengeluaranya masih besar tapi pendapatannya enggak ada kan bukan hanya gaji, tapi tunjangan-tunjangan yang lain," kata Rahmat.

Dia menjelaskan, dana pendapatan asli daerah (APD) Kota Bekasi selama pandemi corona ini tentu akan sangat berpengaruh.

"Kalau lihat kemampuan kita kan menurun, mau narik pajak enggak bisa, hotel kosong, dana dari pusat pun kecuali untuk pendidikan dan kesehatan disuruh setop semua, ya kita enggak akan bisa belanja," jelasnya.

Dia memastikan, rencana pemangkasan gaji PNS beserta tunjangan masih akan dipikirkan selama satu minggu ke depan.

Melihat situasi pandemi corona di Kota Bekasi yang terus mengalami kenaikan, hal itu bukan tidak mungkin diberlakukan.

"Tentunya ada proses, seminggu ini apa yang terjadi, kalau perburukan terus terjadi, epicentrum (penyebaran corona) keluar dari DKI dan beralih ke daerah-daerah perbatasan sangat berdampak sekali dan Gubernur (Ridwan Kamil) sudah menyampaikan itu (pemangkasan gaji PNS) ya bukan mustahil," tegas dia.

Meski begitu kata dia, kebijakan pemangkasan gaji PNS di daerah tingkat dua Kabupaten/Kota merupakan wewenang Wali Kota atau Bupati bukan lagi di tingkat Gubernur.

"Kewenangan pemotongan gaji di Jabar itukan kewenangan Gubernur, kewenangan gaji di kabupaten/kota kan kewenangan walikota/bupati," katanya.

"Sepanjang itu untuk kebaikan dan itu nyata kebutuhannya, apalagi pak Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan kemarin, APBDnya APBD untuk penanganan COVID, prorgramnya program COVID, enggak ada yang salah," tegas dia.

Untuk formulasi pemangkasan gaji, pria yang akrab disapa Pepen ini belum memikirkan sejauh itu. Tetapi yang jelas, pemangkasan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

"Nanti tergantung kemampuan daerah masing-masing, pak gubernur mungkin menerapkan berapa, kita di kota dan kabupaten ini juga menerapkan berapa, tapi itu bagian dari sebuah pemikiran," terangnya.

Editor: Panji Anggoro Putro
Video Production: Kharis Ardiyansah
Sumber: TribunJakarta
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved