Perkuat Penegakan Hukum, Kementerian KKP Gandeng Polri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUN-VIDEO.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penandatangan adendum Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama Kepala Kepolisian Negara Jenderal Polisi Idham Azis di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Ruang kerja sama yang disepakati dalam MoU ini mencakup pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, pemanfaatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia serta beberapa bidang lain yang disepakati.

MoU ini sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

"MoU ini untuk membangkitkan rasa keyakinan dan kepastian hukum sampai tingkat bawah. Keyakinan bahwa setiap usaha di sektor perikanan dan kelautan ini dijamin oleh hukum," tutur Menteri KKP saat penandatanganan MoU, Jumat (7/2/2020).

Edhy Prabowo berharap kedepannya MoU ini akan semakin menjamin kepastian usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Lewat MoU ini pula, KKP akan lebih berfokus pada pembinaan di sektor perikanan dan kelautan.

Sementara Polri akan bertindak untuk segala hal yang berhubungan dengan hukum.

"Hari ini saya bawa semua orang yang berkompeten untuk menjabarkan apa yang telah kita tanda tangani. Kami Polri benar-benar berkomitmen untuk menjabarkan, melaksanakan dan mengawal apa yang telah kita tuangkan dalam kerjasama ini," terang Kapolri.(*)