Menaker Sosialisasikan Kenaikan Manfaat PP 82 BPJAMSOSTEK

Rabu, 15 Januari 2020 10:42 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah memberikan sosialisasi peraturan pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2019 tentang jaminan sosial tenaga kerja, Selasa (14/1/2020).

PP Nomor 82 tahun 2019 ini merupakan perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan Kematian (JKM).

"Kenaikan manfaat dari 2 program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu kenaikan manfaat program JKK dan JKM diberikan kepada pekerja Indonesia tanpa ada kenaikan iuran," ujar Ida di Hotel Bidakara, Jakarta.

Dalam sambutannya, Menaker mengatakan peraturan ini merupakan kado istimewa yang diberikan pemerintah kepada seluruh pekerja di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada tanggal 2 Desember 2019 telah menandatangani peraturan berupa peningkatan dan penambahan manfaat yang besar dari program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan atau yang kini juga dikenal dengan BPJAMSOSTEK.

"Manfaat-manfaat yang akan diterima dari perubahan peraturan ini tentu saja akan didapatkan bagi pekerja yang aktif dalam membayar iuran dan terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK," ujarnya.

Bantuan beasiswa juga merupakan manfaat program JKK yang mendapatkan kenaikan cukup signifikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 yaitu mencapai 1350%.

Sebelumnya, bantuan beasiswa diberikan sebesar Rp 12 juta untuk satu orang anak, saat ini menjadi maksimal sebesar Rp 174 juta untuk dua orang anak.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto mengatakan, pendidikan anak lebih terjamin dengan adanya pemberian beasiswa yang diberikan sesuai jenjang pendidikan dengan besaran nominal yang lebih tinggi.

"Beasiswa akan diberikan sejak taman kanak-kanak (TK) hingga anak pekerja lulus dari bangku kuliah", ujar Agus, Selasa (14/1/2020) di kawasan Menteng.

Menaker mengatakan bahwa peningkatan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan diperuntukan sebagai jaring pengaman untuk mencegah risiko sosial ekonomi agar pekerja dan keluarganya mendapatkan perlindungan pada saat terjadi risiko kecelakaan maupun kematian pada saat bekerja.

Diharapkan dengan manfaat perlindungan ini para pekerja dapat melaksanakan aktifitas bekerja dengan nyaman dan tenang, sehingga akan berdampak pada peningkatan produktivitas dalam dan diluar perusahaan, sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

"Pemerintah terus berusaha meningkatan perlindungan yang optimal untuk pekerja Indonesia melalui evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan," ujar Ida.(*)

Editor: Novri Eka Putra
Video Production: Novri Eka Putra
Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved