Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dilaporkan ke MKD

Selasa, 14 Januari 2020 09:35 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUN-VIDEO.COM - Sejumlah orang dari Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI ) mendatangi gedung Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (13/1/2020).

Mereka datang melaporkan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin karena diduga meminta Komisi (fee) terkait dana alokasi khusus Lampung Tengah.

Agus Rihat, Kuasa Hukum KAKI yang melaporkan Aziz ke MKD tersebut mengatakan dugaan adanya permintaan fee tersebut dilakukan saat Aziz menjabat sebagai Ketua Banggar.

"Kami datang ke sini untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran etik oleh saudara Azis Syamsuddin," kata Agus.

Menurutnya dugaan adanya permintaan Komisi tersebut berdasarkan penuturan Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang perkaranya sedang disidangkan.

"Ini kan mencuat melebar karena ada pengakuan dan sudah terekspose di berbagai media. penegak hukum bisa bertindak, sudah ada langkah awal untuk berproses. tapi untuk dugaan pelanggaran etik kita dorong di sini,"katanya.

Agus berharap MKD segera memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Azis dengan meminta fee sebesar 8 persen dari DAK yang digelontorkan ke Lampung Tengah itu. MKD menurutnya bisa mengawali dengan meminta keterangan dari mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

"Kita ingin wakil rakyat bersih karena selama ini kita tahu yang paling banyak bermain-main adalah wakil rakyat. Kami meminta pimpinan MKD untuk memeriksa dan memanggil Mustafa atas pengakuannya itu. Kita akan follow up laporan ini pada Minggu depan," katanya

Sementara itu Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengatakan bahwa pihaknya belum membaca berkas laporan tersebut. Tim sekretariat saat ini menurutnya masih memeriksa kelengkapan administrasi laporan.

" Selain itu, kami sebagai pimpinan MKD tidak boleh berkomentar tentang substansi perkara," pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin angkat bicara terkait pelaporan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI) karena diduga meminta fee terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) di Lampung Tengah.

Aziz mengatakan sebagai warga negara sangat menghormati proses hukum atau politik yang sedang berjalan. Namun ia berharap kasus tersebut tidak dipolitisasi.

"Sebagai warga negara saya menghargai proses yang sedang berjalan, dan terkait dengan diri saya berharap tidak dipolitisasi yang mengarah pada pembunuhan karakter," katanya kepada wartawan, Senin, (13/1/2020).

Aziz membantah bahwa dirinya meminta Komisi atau fee sebesar delapan persen dari DAK yang digelontorkan ke Kabupaten Lampung Tengah seperti yang dituding oleh KAKI dan menjadi dasar pelaporan tersebut.

" itu tidak benar," katanya singkat.(*)

Editor: Novri Eka Putra
Reporter: Taufik Ismail
Videografer: Taufik Ismail
Video Production: Novri Eka Putra
Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved