Terkini Nasional

Ahmad Basarah, Mensesneg Harus Lebih Efektif Berkoordinasi dengan MPR

Minggu, 8 Desember 2019 11:14 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyoroti kinerja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang dinilainya tidak efektif menjadi penghubung komunikasi politik Presiden Jokowi dengan pihak-pihak di luar Istana.

Kritikannya tersebut disampaikan merespons pernyataan Jokowi terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945 yang telah melebar dari rekomendasi MPR periode lalu.

Menurut mantan aktivis GMNI ini, Jokowi tidak perlu merespons wacana amendemen yang dinilai Basarah terlalu emosional.

"Sebenarnya Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

"Dalam konteks ini, fungsi-fungsi koordinasi politik dan koordinasi di presiden di lingkungan Istana Negara, Mensesneg harus lebih efektif berkoordinasi dengan publik, berkoordinasi dengan kami di MPR," imbuhnya.

Basarah mengatakan seharusnya Mensesneg menjadi jembatan komunikasi politik Presiden dengan para pimpinan MPR.

Hal itu bertujuan agar Presiden Jokowi mengetahui mendalam dinamika dan urgensi dari amandemen terbatas, yakni menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ia menegaskan wacana amandemen terbatas hanya untuk kembali menghidupkan haluan negara dalam GBHN.

Bukan untuk mengubah penambahan periode jabatan Presiden maupun mekanisme pemilihan Presiden.

Namun Basarah menilai wajar jika ada dinamika yang berkembang dalam masyarakat, misalnya wacana penambahan jabatan presiden.

"Presiden tidak mendapatkan masukan yang lengkap, komprehensif, menyeluruh, dan substantif dari Mensesneg, terutama dari pandangan pandangan fraksi-fraksi di MPR, yang setuju untuk menghadirkan kembali haluan negara melalui amandemen terbatas. Termasuk fraksi dari partai politik beliau sendiri yaitu PDI perjuangan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak setuju dengan adanya wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode hingga dipilih oleh MPR.

Kata Jokowi, tiga periode itu bagian dari pertama menampar wajahnya, kedua ingin mencari muka, dan ketiga ingin menjerumuskan.

"Kalau ada yang usulan tiga (wacana), menurut saya, satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).(*)

Editor: Sigit Ariyanto
Reporter: chaerul umam
Video Production: Bayu Romadi
Sumber: Tribunnews.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved