Terkini Nasional

Rocky Gerung Tak Mau Klarifikasi Sebut Presiden Tak Mengerti Pancasila

Rabu, 4 Desember 2019 14:31 WIB
Tribun Kaltim

TRIBUN-VIDEO.COM - Keukeuh tak mau klarifikasi ucapannya soal Presiden tak ngerti Pancasila di ILC, sosok ini beri acungan jempol ke Rocky Gerung.

Rocky Gerung menolak untuk menarik ucapannya soal Presiden tidak mengerti Pancasila.

Jawaban Rocky Gerung saat diminta klarifikasi soal ucapannya itu pun diacungi jempol oleh Teddy Gusnadi.

Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnadi meminta agar mengklarifikasi ucapan Presiden tidak ngerti Pancasila yang diucapkan Rocky Gerung di ILC, Selasa (4/12/2019).

Teddy Gusnadi mengaku merasa tersinggung saat Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi tidak ngerti Pancasila.

"saya mau klarifikasi tadi bang Rocky ( Rocky Gerung ) bilang presiden gak ngerti Pancasila, saya agak tersinggung, karena itu presiden kita, " kata Teddy Gusnadi.

Teddy Gusnadi berpendapat bahwa tidak ngerti Pancasila seperti yang diucapkan Rocky Gerung ada dua maknanya.

"gak ngerti pancasila itu ada dua, kalau gak ngerti dia menjalankan sesuatu bisa jadi sesuai pancasila bisa jadi gak karena dia gak ngerti," kata Teddy Gusnadi mengomentari ucapan Rocky Gerung.

Maka dari itu Teddy Gusnadi meminta agar Rocky Gerung mengklarifikasi ucapan tersebut.

" maka saya minta itu tolong apa mau disini atau disana tapi itu harus klarifikasi karena itu tuduhan yang sangat serius," kata Teddy Gusnadi.

Meski begitu Rocky Gerung juga berkukuh tak akan mengklarifikasi.

"saya serius menuduh itu dan saya gak akan klarifikasi," kata Rocky Gerung.

Mendengar jawaban tersebut, Teddy Gusnadi kemudian tepuk tangan mengacungkan jempol ke arah Rocky Gerung

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI-P Junimart Girsang menegaskan bahwa PDI-P akan melaporkan Rocky Gerung.

"karena pak Presiden adalah kader dari PDI-P melalui forum ini dan atas izin pengurus saya akan melaporkan, " kata Junimart Girsang.

"saya akan melaporkan bahwa pak Gerung sudah menghina simbol negara," tambahnya.

Rocky Gerung kemudian mempertanyakan sejak kapan Presiden menjadi simbol negara.

"kapan presiden jadi simbol negara , presiden itu dipilih dan bisa dibatalkan," kata Rocky Gerung.

"udah kalau mau diskusi nanti,"timpal Teddy Gusnadi.

"saya gak mau diskusi," jawab Rocky Gerung.

"ya udah diem," kata Teddy Gusnadi

"you juga gak ada poin," ujar Rocky Gerung.

ILC pada Selasa (3/12/2019) Rocky Gerung dan sejumlah narasumber membahas soal SKT FPI yang tak kunjung terbit.

Melansir Tribun Jakarta, Ia kemudian menyororoti soal Ideologi Islam yang dianut oleh FPI.

Rocky Gerung menganggap hal tersebut bukan sesuatu yang harusnya dipersoalkan.

Ia mengatakan sebelum adanya Pancasila, Piagam Jakarta adalah hukum dasar negara yang diterbitkan oleh Panitia Sembilan.

Sila pertama dalam Piagam Jakarta tertulis “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Rocky Gerung mengatakan sila tersebut akhirnya dihapus demi persatuan Indonesia.

Menurutnya sila-sila yang ada di Pancasila saling bertentangan.

Ia menjelaskan pendapatnya itu berdasarkan analisis akademik yang mendalam.

"Saya ingin mengatakan Pancasila sebagai ideologi itu gagal, karena bertentangan sila-silanya," kata Rocky Gerung.

"Sila pertama ketuhanan yang maha esa, yang mengakui perbuatan manusia bermakna kalau diorentasikan ke langit,"

"Sila kedua kemanusian yang beradab, saya boleh berbuat baik tanpa perlu menghadap langit,"

"Sila kelima keadilan sosial, versi siapa itu?"

"Enggak ada satu keterangan final isi dari 'keadilan sosial'," imbuhnya.

Rocky Gerung menganggap di Indonesia tak ada satupun sosok yang Pancasilais.

Termasuk presiden yang disebut Rocky Gerung sebagai polisi Pancasila.

"Saya tidak Pancasilais, tidak ada di Indonesia yang Pancasilais," ucap Rocky Gerung.

"Polisi Pancasila atau Presiden juga enggak ngerti Pancasila," imbuhnya.

Di hadapan hadirin, Rocky Gerung sebut Presiden tak mengerti Pancasila dan FPI di ILC, dampaknya juga disebut, yakni utang hingga kenaikan iuran BPJS.

Setelah sekian lama absen, akademisi Rocky Gerung kembali tampil di talkshow ILC TV One

Talkshow ILC TV One dipandu Karni Ilyas.

Temanya Maju Mundur Izin FPI.

Selain Rocky Gerung, Menkopolhukam Mahfud MD juga menyampaikan opininya sebagai salah satu stakeholder penyebab izin FPI tak kunjung terbit.

Juga hadir pengamat tatanegara Irmanputra Sidin.

Politisi Fadli Zon, Teddy Gusnaidi, Haikal Hassan, Kapitra Ampera, Guntur Romli juga hadir.

Saat diberi kesempatan berbicara, seperti biasa Rocky Gerung berbincang dengan logika.

"Saya cari isu yang radikal supaya ada yang diviralkan hari ini,"kata Rocky Gerung setelah diberi kesempatan oleh Karni Ilyas.

Mantan dosen Universitas Indonesia ini langsung ke tema ILC TV One.

"FPI akhirnya jadi kasus bahan uji bagi negara sekaligus ditonton sebagai keunikan Indoensia. Unik karena Haikal Hassan membacakan syarat ormas tidak boleh berlambang seperti lambang negara. Memang betul, karena ormas itu bukan negara. Tapi kemudian dikasi syarat, ormas harus berideologi negara. Loh? Itu kan dua hal yang ngaco. Kenapa? karena negara ingin mengangkangi segala hal mengatur mana yang boleh mana yang tidak. Di dalam demokrasi, semua diizinkan kecuali dilarang. Sekarang terbalik semua di larang kecuali diizinkan.," kata Rocky Gerung.

Ia juga membahas ideologi Pancasila yang masih bisa berubah sebagaimana konstitusi bisa berubah.

Bahkan di sebuah kesempatan, Rocky Gerung menyebut Presiden juga tidak mengerti tentang Pancasila.

UcapanRocky Gerung ini juga banyak diulas di media sosial Twitter, salah satunya oleh akun Yokie S.

Mahfud MD dan Jenderal Tito Belum Setuju Izin FPI

Publik terbelah pro dan kontra apakah izin ormas Front Pembela Islam (FPI) diperpanjang pemerintah atau tidak.

Menkopolhukam Mahfud MD mengabarkan pemerintah belum memberi perpanjangan izin Ormas FPI karena ada kendala administrasi yang belum kelar.

Demikian juga penyampaian dari Mendagri Jenderal Tito Karnavian belum memberi persetujuan izin ormas FPI.

Bagaiman reaksi akademisi Rocky Gerung?

Pengamat politik Rocky Gerung mendukung perpanjangan izin ormas untuk FPI (Front Pembela Islam ).

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung melalui acara Talk Show Rosi Kompas TV pada Kamis (28/11/2019).

Rocky Gerung menilai bahwa FPI memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul.

"Ya karena itu ini negara perizinan mustinya enggak ada aturan itu tuh, ya sudah bikin sesuatu itu kebebasan dia berorganisasi," ujar Rocky Gerung.

Namun, Rocky Gerung menyayangkan sikap pemerintah yang memberikan persyaratan tertentu agar sebuah ormas diberikan surat daftar.

Ia bertanya-tanya apakah ada kepentingan di balik hal tersebut.

"Sekarang negara bilang Anda boleh berorganisasi tapi syaratnya ini, ini, ini, aturan siapa itu? Kepentingan siapa itu?," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung menyinggung apakah ini ada kaitannya dengan pembatasan ide radikalisme.

"Bukan kepentingan eksploitas ide yang paling radikal gitu," ungkapnya.

Mendengar itu, Anggota DPR Fraksi PDIP yang hadir, Budiman Sudjatmiko lantas menilai bahwa aturan soal diterbitkannya surat perpanjangan ormas berhubungan dengan presiden yang tengah memimpin.

"Saya kira aturan ini lintas kepresidenan ya Bung Rocky," kata Budiman.

"Enggak ada soal tuh," bantah Rocky.

Namun, Budiman membalikkan pernyataan Rocky Gerung soal adakah kepentingan di balik polemik perpanjangan ormas FPI.

"Artinya begini. kalau Anda dari awal mengatakan kepentingan siapa, kita bicara kepentingan, kita bicara kepentingan."

"Ini aturan lintas kepresidenan," ungkap Budiman lagi.

"Salah, lintasnya itu melintas-lintas di perlintasan yang salah dari awal itu," jawab Rocky Gerung.

Sementara itu, Dosen Komunikasi UNPAD, Kunto Adi Wibowo yang turut hadir bertanya mengapa dulu izin perpanjangan FPI tidak menjadi masalah.

"Tapi kan dulu pernah diizinkan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)," tanya Kunto Adi Wibowo.

Budiman menjawab, hal itu merupakan kesalahan presiden sebelumnya yang dengan mudah mengizinkan ormas-ormas terdaftar.

"Ya itu salahkan presiden yang pernah mengizinkan."

"Gara-gara presidennya mengizinkan, kita kena buahnya hari ini," kata Budiman.

Bahkan, Budiman mengatakan Rocky Gerung juga terlibat dalam urusan memelihara ormas-ormas tertentu agar diterima semua pihak.

"Mereka memelihara, Bung Rocky juga ada di sana juga memelihara kepentingan itu untuk sedang diterima semua kelompok," katanya.

Ini yang Dilakukan FPI Jika Surat Keterangan Terdaftar Tak Diperpanjang

Kuasa Hukum FPI, Habib Ali Alatas membeberkan hal apa yang dilakukannya jika ormasnya tak mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tak diperpanjang oleh Pemerintah.

Hal itu diungkapkan Habib Ali Alatas saat hadir dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi pada Selasa (27/11/2019).

Mulanya, Habib Ali Alatas mengatakan bahwa hak untuk berkumpul meski tidak terdaftar dalam pemerintahan itu sudah tercantum pada putusan Mahkamah Konstitusi.

"Perlu dicatat juga bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 yang mengatakan bahwa sebenarnya, ormas itu walaupun tidak terdaftar sekalipun, tapi kegiatannya tidak boleh diganggu selama tidak melanggar hukum," jelas Habib Ali seperti dikutip dari Talk Show Tv One.

Kegiatan untuk berkumpul akan tidak jadi masalah jika memang tidak melanggar hukum.

"Selama tidak melanggar hukum artinya kegiatan kita tetap boleh berlanjut," lanjutnya.

Lantas Habib Ali membeberkan perbedaan antara ormas yang terdaftar dengan yang tidak terdaftar.

Jika terdaftar maka ormas itu akan mendapat bantuan dana dari pemerintah.

"Bedanya apa bedanya selama ini yang SKT atau tidak ber SKT itu adalah yang SKT negara punya tanggung jawab."

"Untuk kalau dalam undang-undang salah satunya adalah bentuk bantuan dana gitu," ujar Habib Ali.

Sedangkan, untuk ormas yang tidak memiliki SKT nantinya tidak akan mendapat bantuan dana dari pemerintah.

"Kalau tidak pake SKT itu artinya ya enggak punya fasilitas itu," ungkapnya.

Kendati demikian, Habib Ali menegaskan bahwa selama ini FPI tidak pernah bergantung dana dari pemerintah meski sebelumnya telah terdaftar.

"Tapi selama ini Alhamdulillah kita tidak tergantung pada bantuan dana dari pemerintah," ungkap dia.

Saat ditanya apakah FPI tetap akan berjalan meski tak mendapat SKT, Habib Ali mengatakan pihaknya tetap akan berkegiatan seperti biasa.

"Tetep, kegiatan tetep jalan, itu ada Mahkamah Konstitusinya," tegas Habib Ali.

Saat ditanya lagi bagaimana komentarnya jika suatu saat FPI disebut illegal karena tetap berjalan meski tanpa SKT, Habib Ali menilai hal itu karena ada dua penyebab.

Penyebab pertama orang yang menyebut illegal karena kurangnya pengetahuan.

Penyebab kedua karena adanya kebencian terhadap FPI.

"Ya karena stigma-stigma itu kan ada dua kemungkinan, satu karena adanya keterbelakangan intelektual dalam arti kurang baca, kurang mengetahui, kurang memahami."

"Atau ada keterbelakangan mental, emang dasarnya benci," jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Ogah Klarifikasi Presiden Tak Ngerti Pancasila di ILC, Sosok Ini Beri Acungan Jempol ke Rocky Gerung

Editor: Tri Hantoro
Video Production: Wening Cahya Mahardika
Sumber: Tribun Kaltim
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved