Terkini Nasional

Fadli Zon Minta Hentikan Adu Pendapat Masa Jabatan 3 Periode, karena Presiden Sudah Menolak

Rabu, 4 Desember 2019 11:21 WIB
TribunWow.com

TRIBUN-VIDEO.COM - Politisi Gerindra Fadli Zon menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak wacana penambahan masa jabatan presiden.

Diberitakan TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (3/12/2019), ia memberikan apresiasinya kepada presiden.

"Saya pikir apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi itu harus kita apresiasi. Saya kira itu suatu pernyataan yang menenangkan dan sangat bijak dari beliau. Saya sangat hargai," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tak hanya itu, Fadli juga menilai pernyataan tersebut sekaligus menegaskan untuk menyudahi silang pendapat soal wacana ini.

"Jadi dengan adanya pernyataan beliau yang menolak itu artinya ini adalah closing lah dari diskursus wacana Presiden tiga periode. Saya sangat hormati apa yang disampaikan Pak Jokowi," lanjut Fadli.

Fadli juga meyakini, munculnya wacana ini membuat orang nomor satu di Indonesia tersebut merasa terpojokan.

Hal ini dikarenakan munculnya asumsi yang menduga wacana ini datang dari presiden, padahal bukan.

"Saya yakin ini bukan datang dari Presiden. Dan dengan pernyataan Presiden seharusnya berhenti sampai di sini. Jangan diperpanjang lagi. Artinya Presiden sendiri menyampaikan bahwa agaknya isu itu memojokkan beliau," tambah Fadli.

Pada kesempatan sebelumnya, dalam acara Aiman di Kompas TV, Senin (2/12/2019), Fadli Zon menyatakan penolakannya terhadap wacana ini.

Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan masalah baru.

"Wacana seperti ini merupakan wacana yang sangat bahaya," ujar Fadli Zon seperti yang dikutip dari program Aiman, Senin (2/12/2019).

Wacana tersebut dinilai Fadli Zon dapat memunculkan oligarki.

Fadli Zon lalu menyatakan, perpanjangan masa jabatan presiden juga dapat menimbulkan kecenderungan pemerintahan yang otoriter.

"Menurut saya, ini akan membuka kotak pandora itu mengenai dasar negara dan bentuk negara, apakah menjadi negara kesatuan atau federasi," papar Fadli Zon.

Selain itu, Fadli Zon juga mengungkapkan dengan adanya perpanjangan masa jabatan presiden dapat membuat konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

"Oleh karena itu, jangan karena nafsu dan hasrat, yang belum tentu bermanfaat untuk rakyat, bisa saja itu membawa kemudaratan,"

Terkait dengan sikap Partai Gerindra yang setuju dengan aturan yang menyatakan presiden dipilih kembali oleh MPR, Fadli Zon punya pendapatnya sendiri.

Politisi Gerindra ini menyatakan dalam manifesto Gerindra dikatakan soal pengembalian UUD 1945 yang asli.

Meski dalam UUD 1945 itu tertulis soal masa jabatan presiden yang tidak menetapkan secara pasti masa jabatan presiden, Fadli mengatakan dapat dilakukan adendum.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak soal wacana penambahan masa jabatan presiden saat di Istana Negara, Senin (3/12/2019).

Dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (3/12/2019), menurutnya, ada tiga kemungkinan mengapa wacana tersebut muncul ke permukaan.

"Satu ingin menampar muka saya, dua ingin cari muka, padahal saya udah punya muka, tiga ingin menjerumuskan," ujar Jokowi saat acara bincang santai dengan wartawan kepresidenan.

Di awal ia juga menjelaskan, dirinya sendiri merupakan hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat.

Terkait dengan munculnya rencana Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Jokowi pun sempat mengkhawatirkan hal ini.

Jokowi tak ingin hal pokok amandemen yang awalnya membahas soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu kemudian melebar ke hal lain, seperti yang sedang diperbincangkan saat ini, yaitu penambahan masa jabatan presiden.

"Nah sekarang ini kenyataannya seperti itu," kata Jokowi.

Presiden kemudian mengatakan dengan adanya rencana Amandemen UUD 1945, membuat banyak pihak yang mengusulkan penambahan masa jabatan presiden.

"Ada yang lari ke presiden dipilih MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun," papar Jokowi.

Menurut Jokowi, apabila akhirnya menjadi seperti ini, lebih baik rencana soal amandemen dibatalkan.

Sementara itu dalam kesempatan yang berbeda, politisi Nasdem Willy Aditya ikut menanggapi soal pernyataan Jokowi tersebut.

Dilansir dari laman Kompas.com, Senin (2/12/2019), menurutnya, Jokowi tak perlu berlebihan dalam menanggapi persoalan ini.

Willy menilai, hal tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.

"Itu tidak terkait pribadi Pak Jokowi. Itu adalah aspirasi masyarakat. Kalau dalam konteks itu Pak Jokowi tak usah baper (bawa perasaan) ya. Itu justru aspirasi publik," ujar Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Soal tudingan mencari muka, Willy pun menampiknya.

"Bukan mencari muka. Buat apa partai mencari muka sama Pak Jokowi. Enggak. Bukan itu konteksnya," tegas Willy.

Willy mengatakan, konteks dari wacana penambahan masa jabatan presiden ini adalah agar masyarakat dapat mendiskusikannya.

Selain itu, hal tersebut juga dapat dikaji.

"Sebagai sebuah diskusi wajar saja. Bukannya politik ide ini lantas disalahkan dan jangan dicurigai. Kan ini bukan ke pribadi Pak Jokowi. Nah kalau ada Presiden

berikut nya kan (bisa diterapkan)," beber Ketua DPP Nasdem ini.

Willy berujar agar usulan ini dpat dikaji oleh peneliti, akademisi, ataupun masyarakat biasa.

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Presiden Jokowi Enggan Perpanjang Masa Jabatan, Fadli Zon Minta Hentikan soal Adu Pendapat

Editor: Aprilia Saraswati
Video Production: Panji Anggoro Putro
Sumber: TribunWow.com
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved