Terkini Nasional

Polisi Jakarta Utara Grebek Pabrik Handphone Ilegal yang Hasilkan Omzet hingga 12 Miliar

Selasa, 3 Desember 2019 07:24 WIB
TribunJakarta

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Utara mengungkap keberadaan pabrik telepon genggam (handphone) ilegal di Kompleks Ruko Toho, Penjaringan, Jakarta Utara.

Seorang pria berinisial NG ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi soal aktivitas bongkar muat handphone yang cukup aktif di Kompleks Ruko Toho.

Setelah diselidiki, polisi menemukan bahwa tiga unit ruko dalam kompleks tersebut yang dimiliki NG dijadikan sebagai pabrik handphone ilegal.

"Setelah kami lakukan penggeledahan ternyata betul bahwa ada aktivitas perakitan HP. Dan setelah kami cek perizinannya ternyata yang bersangkutan tidak memiliki izin Postel," kata Budhi saat konferensi pers di lokasi, Senin (2/12/2019).

Penyelidikan dilakukan Unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dalam kurun waktu dua minggu.

Setelahnya, polisi menangkap NG di Pontianak, Kalimantan Barat, pada hari ini.

NG ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan sejumlah pelanggaran.

Pertama, tersangka menyalahi perizinan awal peruntukkan ruko yang ia daftarkan.

"Jadi izin usahanya, izin perdagangan aksesoris," ucap Budhi.

NG juga mengimpor suku cadang handphone dari Cina untuk selanjutnya dirakit dalam ruko miliknya tersebut.

Handphone yang sudah jadi kemudian dipasarkan di Indonesia tanpa adanya izin postel.

Selain suku cadang, NG juga mengimpor handphone siap pakai dari Cina untuk dijual kembali dengan harga tertentu.

Selain itu, lanjut Budhi, NG juga mempekerjakan anak di bawah umur dalam pabrik handphone ilegalnya.

"Tersangka memperkerjakan 29 karyawan. Tiga di antaranya di bawah umur," ucap Budhi.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, NG disangkakan melanggar empat undang-undang.

Keempatnya yakni, undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 32 undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

"Kami juga mengamankan 76 jenis handphone. Kemudian kalo unitnya ada sekitar 18.000 unit handphone yang sebagian besar memang sudah siap untuk diedarkan," kata Kapolres Metro Jakarta Utara.

Pekerjaan anak di bawah umur

NG, tersangka pemilik pabrik handphone ilegal di Kompleks Ruko Toho, Penjaringan, Jakarta Utara, mempekerjakan anak di bawah umur.

Saat menggerebek pabrik handphone ilegal tersebut Jumat (29/11/2019) lalu, polisi mendapati 29 pegawai di dalamnya.

Tiga di antaranya anak di bawah umur.

"Tersangka memperkerjakan 29 karyawan. Tiga di antaranya di bawah umur," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto, Senin (2/12/2019) di lokasi.

Menurut Budhi, 29 pegawai pabrik handphone ilegal tersebut dipilih NG berdasarkan kemampuan mereka.

Kebanyakan di antaranya adalah mereka yang terampil di bidang telekomunikasi.

"Tersangka ini memang mempekerjakan orang yang punya keahlian tertentu dalam hal telekomunikasi. Sebagai contoh, ada yang mensolder, ada yang membetulkan kabel, dan seterusnya," jelas Budhi.

NG mempekerjakan pegawainya selama enam hari dalam seminggu.

Para pegawai juga ia gaji dengan upah yang cenderung di bawah rata-rata, yakni sekitar Rp1,6 juta per bulan.

"(Gaji) sebulan Rp800 ribu. Plus uang makan dan seterusnya kurang lebih total take home pay-nya Rp1,6 juta," kata Kapolres.

Selain mempekerjakan anak di bawah umur, NG ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan sejumlah pelanggaran.

Ia menyalahi perizinan tiga ruko miliknya, di mana perizinan awalnya yakni izin perdagangan aksesoris.

NG juga mengimpor suku cadang handphone dari Cina untuk selanjutnya dirakit dalam ruko miliknya tersebut.

Handphone yang sudah jadi kemudian dipasarkan di Indonesia tanpa adanya izin postel. Selain suku cadang, NG juga mengimpor handphone siap pakai dari Cina untuk dijual kembali dengan harga tertentu.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, NG disangkakan melanggar empat undang-undang.

Keempatnya yakni, udang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 32 undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Omzet belasan miliar

Pabrik handphone ilegal di Kompleks Ruko Toho, Penjaringan, Jakarta Utara, sudah beroperasi selama dua tahun.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan, omzet pabrik ini selama dua tahun mencapai Rp12 miliar.

"Mereka sudah bekerja disini kurang lebih melakukan perakitan 2 tahun. Omzet yang sudah diraup kurang lebih Rp12 miliar," kata Budhi, Senin (2/12/2019).

Menurut Budhi, dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi sekitar 200 handphone ilegal.

Handphone tersebut kemudian dijual dan dipasarkan baik secara offline maupun online.

"Mereka bisa merakit HP kurang lebih 200 unit (per hari). Mereka jual dengan rata-rata Rp500 ribu sampai Rp1 juta," kata Budhi.

Pabrik handphone ilegal ini berada dalam tiga unit ruko milik tersangka NG dalam Kompleks Ruko Toho.

Dari dalamnya, polisi menyita sebanyak 18.000 unit handphone ilegal siap edar.

NG ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan sejumlah pelanggaran.

Ia menyalahi perizinan tiga ruko miliknya, di mana perizinan awalnya yakni izin perdagangan aksesoris.

NG juga mengimpor suku cadang handphone dari Cina untuk selanjutnya dirakit dalam ruko miliknya tersebut.

Handphone yang sudah jadi kemudian dipasarkan di Indonesia tanpa adanya izin postel. Selain suku cadang, NG juga mengimpor handphone siap pakai dari Cina untuk dijual kembali dengan harga tertentu.

NG juga mempekerjakan tiga anak di bawah umur dalam pabrik handphone ilegalnya ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, NG disangkakan melanggar empat undang-undang.

Keempatnya yakni, udang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 32 undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (TribunJakarta.com/Gerald)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Ruko di Penjaringan Disulap Jadi Pabrik HP Ilegal, Pekerjakan Anak di Bawah Umur, Omsetnya Miliaran

Editor: fajri digit sholikhawan
Video Production: Gianta Firmandimas Adya Mahendra
Sumber: TribunJakarta
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved