Terkini Daerah

Polemik UMK Kota Tangerang, Buruh Minta Kenaikan 12 Persen, Pemerintah Usulkan 8,51 Persen

Sabtu, 9 November 2019 10:13 WIB
TribunJakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUN-VIDEO.COM, TANGERANG - Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang akhirnya duduk bareng bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangerang, dan Aliansi Serikat Buruh Tangerang.

Mereka menggelar rapat pleno ihwal penetapan upah minimum kota (UMK) tahun 2020.

Dari hasil rapat tersebut, para buruh tetap pada pendiriannya untuk meminta kenaikan UMK di Kota Tangerang sebesar 12 persen pada tahun 2020 mendatang.

Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten Dedi Sudrajat mengatakan kalau pihaknya tetap tidak setuju apabila pemerintah tetap mengarah pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang Pengupahan untuk menaikan UMK sebesar 8,51 persen.

Secara tegas ia mewakili buruh se-Kota Tangerang untuk berpedoman pada Undang-undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang menaikan UMK sebesar 12 persen pada tahun 2020.

"Rapat pleno menjelaskan bahwa buruh tetap menolak penetapan UMK menggunakan PP 78. Jadi buruh tetap konsisten penetapan UMK tahun 2020 menggunakan UU nomor 13 tahun 2003," tegas Dedi usai rapat pleno di kantor Dinas Ketenagakerjaan, Cikokol, Kota Tangerang, Jumat (8/11/2019).

Menurut dia, kenaikan upah minimum sebanyak 12 persen sudah berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar yang tersebar di Kota Tangerang.

Maka dari itu, Dedi menjelaskan apabila kenaikan hanya 8,51 persen dinilai tidak akan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Itu hasil survei karena di UU 13 itu kita penetapan mengarah kepada kebutuhan hidup layak. Nah di situ kita survei lapangan dan pasar, dan real itu adalah kebutuhan kita dalam sebulan," jelas Dedi.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Rakhmansyah mengatakan memang terjadi gesekan antara keinginan serikat buruh dengan penetapan UMK oleh pemerintah.

Namun, ia menjelaskan kalau keputusan kenaikan UMK 2020 di Kota Tangerang nantinya akan ada di tangan Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.

"Makanya kebijakanya kami ini hanya bahas, kemudian menuangkan dan usulkan. Kebijakan nanti ada di Wali Kota. Kita sebatas khusus membuat nilai-nilai angka yang nanti akan disampaikan," ungkap Rakhmansyah.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Polemik UMK Kota Tangerang, Buruh Minta Kenaikan 12 Persen, Pemerintah Hanya Usulkan 8,51 Persen.

ARTIKEL POPULER:

Baca: UMP Naik 8,5 Persen, Berikut Daftar Kenaikan UMP di Pulau Jawa

Baca: Buruh Gelar Demo Hari Ini Tolak Kenaikan UMP DKI Rp4,2 Juta, Hampir 700 Orang Dikabarkan Ikut

Baca: Gubernur Anies Umumkan UMP DKI 2020 Sebesar Rp 4,2 Juta

TONTON JUGA:

Editor: Teta Dian Wijayanto
Video Production: Bayu Romadi
Sumber: TribunJakarta
Tags
   #Tangerang   #UMK 2020   #Apindo
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved