Dikritik soal Anggaran, Anies Sebut Politikus PSI Orang-orang Baru dan Sedang Cari 'Panggung'

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kejanggalan.

Salah satu yang menjadi sorotan PSI ialah anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta lem aibon sebesar Rp 82 Miliar.

Hal itu ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Ia mengatakan, sebelum diviralkan oleh PSI, Anies mengaku sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.

Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajak pihaknya cari panggung sebagai anggota fraksi baru.

“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019) seperti dikutip dari artikel Kompas.com berjudul "Disorot PSI Soal Anggaran yang Janggal, Anies: Orang Baru, Ini Kesempatan untuk Manggung".

Ia mengaku, tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik.

Anies tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.

“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Jadi saya sering bicarakan. Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.

Ia mengatakan, dirinya pun telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dilihatnya masih janggal.

“Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuman bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.

PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.

Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id.

Padahal awalnya website itu bisa dibuka publik. Namun, sejak Selasa (29/10/2019) malam, website itu tidak bisa diakses kembali.

Perbaiki sistem e-budgenting

Anies Baswedan mengungkapkan ada masalah dalam sistem e-Budgeting yang diwariskan oleh Gubernur DKI sebelumnya.

Karena itu, dia sedang berusaha memperbaiki sistem tersebut.

Hal ini ia lakukan agar gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan dirinya di periode selanjutnya tidak lagi mewariskan sistem tersebut.
"Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya. Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami," ucapnya, Rabu (30/10/2019).

Dijelaskan Anies, sejak ia menjabat sebagai orang nomor satu di DKI pada 2017 lalu, sistem peninggalan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini kerap kali menimbulkan angka-angka aneh dalam anggaran DKI Jakarta.

Sebab, Anies menganggap, sistem e-Budgeting ini tidak mampu melakukan verifikasi secara otomatis.

"Sistem sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital saja, tapi mengandalkan orang untuk me-review," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

"Itu sudah berjalan bertahun-tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let's do it in a smart way," tambahnya menjelaskan.

Menurutnya, sistem baru yang akan dibangun ini, nantinya akan langsung memberikan sinyal peringatan apabila angka yang diinput tidak masuk akal.

"Begitu ada masalah langsung menyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal langsung muncul warning," kata Anies.

Dengan demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yakin, sistem ini mampu mengatasi permasalahan kejanggalan nilai anggaran yang ditemui dalam setiap pembahasan APBD dalam beberapa tahun belakangan ini.

"Jadi begitu banyak algoritma yang harus ada di dalam sistem sehingga digital system is a smart system. Hari ini sistemnya digital tapi it's not a smart system," tuturnya.

Seperti diketahui, e-Budgeting sendiri merupakan sistem penganggaran digital peningalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.

Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.

Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dikritik soal Anggaran, Anies Sebut Politikus PSI Orang-orang Baru dan Sedang Cari 'Panggung'

ARTIKEL POPULER:

Baca: Menjajal Motor Listrik, Anies Baswedan: Nyaman Sekali

Baca: Dahulu Sering Mogok, Kini Bus Zhong Tong Beroperasi Lagi, Anies: Kami Tentukan Standar Pelayanannya

Baca: Disebut Sudah Mendesak, Anies Harap Pimpinan DPRD DKI Tancap Gas Godok RAPBD 2020

TONTON JUGA: