Prabowo Gabung Pemerintahan Presiden Jokowi, Gerindra dan PKS Bercerai

TRIBUN-VIDEO.COM - Hubungan erat dan kemesraan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terjalin lama, terlebih sejak Pilpres 2019 bakal menemui titik "perceraian".

Kedua partai tersebut tidak lagi sejalan dan seirama sebagai kekuatan oposisi yang berada di luar pemerintahan.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Bahkan Prabowo membuat Partai Gerindra mendapat jatah dua menteri dalam kabinet.

Selain dirinya yang menjabat menteri pertahanan, Prabowo Subianto juga memastikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo menjadi menteri pertanian di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pada Selasa (22/10/2019) malam, Presiden PKS Sohibul Iman bersama sejumlah elite partainya menemui Prabowo.

Sohibul tiba di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, sekitar pukul 18.30 WIB.

Ia didampingi Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Almuzzammil Yusuf dan Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Sohibul menegaskan sikap politik PKS yang berbeda dengan Partai Gerindra.

PKS memilih berada di luar pemerintahan dan tetap menjadi oposisi.

"Kami harus menjaga marwah demokrasi kita. Jadi demokrasi itu sejatinya harus ada check and balance, jadi kalau misal teman-teman tidak memilih di luar pemerintahan, biarlah PKS di luar pemerintahan," ujar Sohibul saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Meski berbeda sikap, Sohibul menekankan partainya akan tetap menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra.

Ia menghormati sikap politik Prabowo yang akhirnya bergabung dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Meski pilihan politik kami berbeda, Pak Prabowo memilih untuk di dalam kami tetap di luar, tapi kita tetap saling menghormati dan komunikasi, silaturahim tetap kami jaga," kata Sohibul.

Sohibul kemudian mengungkapkan alasan Prabowo bergabung ke pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurut dia, Prabowo merasa bisa memberikan kontribusi lebih baik terhadap negara jika bergabung dalam pemerintahan, khususnya di bidang pertahanan.

"Kalkulasi rasional dari Gerindra, mereka melihat bahwa kalau masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi, mereka bisa memberikan kontribusi jauh lebih baik, dan itu kita hormati," ujar Sohibul.

"Jadi Pak Prabowo melihat masuk dalam pemerintahan itu memberikan peluang bisa mengabdi lebih baik daripada di luar. Ya kita hormati," ucapnya.

Kolaborasi PKS dan NasDem?

Sohibul juga sempat mengungkapkan keinginan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk membangun silaturahim dengan partainya.

Hal itu ia katakan saat ditanya mengenai sinyal Partai Nasdem yang siap menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini.

Padahal, Partai Nasdem diketahui merupakan salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Menurut Sohibul, keinginan silaturahim itu diungkapkan Paloh saat menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Kemarin waktu pelantikan Pak Jokowi saya kebetulan duduknya disamping Pak Surya Paloh ya, kami ngobrol," ujar Sohibul.

"Pak Surya Paloh menyampaikan kepada saya dia menghormati apa yang menjadi pilihan politik PKS dan beliau menyatakan ingin membangun silaturahim," tutur dia.

Sohibul pun menyambut keinginan Paloh tersebut.

Menurut dia, Paloh akan menyambangi kantor DPP PKS.

Awalnya Sohibul menawarkan agar dirinya yang menyambangi kantor DPP Partai Nasdem.

Namun, tawaran itu ditolak oleh Paloh.

"Pak Surya Paloh mengatakan, 'dinda saya akan datang membawa 10 orang ke DPP PKS', ketika saya katakan 'bang saya saja yang ke Nasdem', dia bilang enggak boleh, 'saya (Paloh) harus datang ke PKS," ucap Sohibul.

"InsyaAllah direncanakan pekan depan, mungkin hari Rabu, Nasdem akan hadir di DPP PKS," ucapnya.

Kekhawatiran PKS

Secara terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera melontarkan pernyataan yang cukup keras terkait bergabungnya Prabowo ke pemerintah.

Mardani khawatir jika semua partai bergabung ke pemerintah maka akan tercipta sistem oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari kelompok tertentu.

Ia berharap parpol koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, tetap menjadi oposisi bersama PKS.

"Saya agak khawatir nanti yang terjadi adalah bukan lagi adu argumen, adu gagasan dengan kualitas akademis ataupun kualitas kecendekiawanan, tapi lebih kepada bagaimana kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Menurut Mardani, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran jika tidak ada lagi parpol yang menjadi oposisi.

Oposisi dibutuhkan sebagai kekuatan penyeimbang atau menjalankan sistem check and balance.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Jika tidak ada kekuatan penyeimbang, kata Mardani, hal itu akan berpengaruh pada keputusan politik yang harus diambil.

Misalnya terkait wacana amandemen UUD 1945 yang belakangan digulirkan oleh MPR.

"Kekuatannya tentu bisa dibilang berlebihan, tetapi tetap kita tidak bisa menegaskan betapa godaan kekuasaan itu sangat besar," kata Mardani.

"Seperti apa bangsa ini ketika keseimbangan politik tidak ada, padahal ada keputusan fundamental akan diambil," ucapnya.

Kekecewaan Masyarakat Mardani juga mengkhawatirkan munculnya kekecewaan yang muncul di tengah masyarakat ketika Gerindra tak lagi menjadi oposisi.

Apalagi pada pilpres lalu pasangan Prabowo-Sandiaga memiliki pendukung yang solid dan militan.

"Tiap partai pasti punya strategi dan proyeksi sendiri. Walaupun ada kekhawatiran, ketika masyarakat merasa antiklimaks dalam pemilu kemarin, dan manajemen kekecewaan publik ini tidak mudah," ucapnya.

Menurut Mardani, banyak elemen masyarakat berharap adanya parpol yang menjadi oposisi atau kekuataan penyeimbang di luar pemerintahan.

Ia menilai untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik perlu ada oposisi dengan kuantitas dan kualitas yang setara.

Mardani pun menegaskan PKS akan tetap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Hal itu, kata Mardani, merupakan bentuk tanggung jawab PKS kepada konstituennya yang ingin adanya kekuatan penyeimbang pemerintah.

Menurut Mardani, banyak pemilih PKS ataupun pasangan Prabowo-Sandiaga yang berharap adanya parpol oposisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

Sebab, untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik perlu ada oposisi dengan kuantitas dan kualitas yang setara.

"Insya Allah oposisi akan membuat demokrasi kita tumbuh sehat, secara etika dan logika. Kami juga bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih kami untuk berada di luar pemerintahan," ucap Mardani.

"Kami tetap berharap dan berdoa agar seluruh partai politik pendukung Prabowo-Sandi menjadi oposisi, karena memang ketika kampanye, proposal pembangunan kita berbeda dengan yang ditawarkan oleh Pak Jokowi," tutur dia.

(Tribunnewswiki.com/Kompas.com/Haris/Kristian Erdianto)

Artikel ini telah ditayangkan di tribunnewswiki.com dengan judul Prabowo Gabung Pemerintahan Presiden Jokowi, Gerindra dan PKS 'Bercerai'.

ARTIKEL POPULER:

Baca: Komentar Luhut Binsar Panjaitan atas Posisi Prabowo Menjadi Menteri Pertahanan

Baca: Sosok yang Temani Prabowo Subianto saat Dilantik Jadi Menteri Pertahanan era Jokowi-Maruf, Siapa?

Baca: VIDEO: Prabowo Subianto Bergegas Menuju Kantor Kementerian Pertahanan seusai Dilantik Jokowi

TONTON JUGA: