Menuntut Janji-janji Wakil Rakyat Massa Buruh Gelar Aksi Sambangi Kantor DPRD Provinsi Kalsel

Kamis, 17 Oktober 2019 17:24 WIB
Banjarmasin Post

TRIBUN-VIDEO.COM - Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali jadi sasaran aksi unjuk rasa kali ini dari DPD Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kalsel, Rabu (16/10/2019).

Kurang lebih seribu orang dari kaum buruh sudah berada di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel sejak pukul 9.00 WITA sampaikan orasinya sambil dijaga oleh tim pengamanan dari Kepolisian.

Tak sempat menunggu terlalu lama, para perwakilan buruh ditemui dan diajak masuk untuk berdialog oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK dan beberapa Anggota DPRD Provinsi Kalsel lainnya.

Sama seperti yang disampaikan dalam orasi, pada dialog yang dilaksanakan di Ruang BP Perda DPRD Provinsi Kalsel bersama para Wakil Rakyat, kaum buruh sampaikan sederet tuntutannya termasuk penolakan atas revisi UU Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan dan penolakan atas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dijelaskan Ketua DPD Federasi SPSI Kalsel, H Sadin Sasau, jika revisi terhadap UU Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan tetap dilakukan maka sama saja mengebiri UU tersebut.

"Dari draft Revisi itu nanti pekerja masa kerja satu sampai lima tahun tidak akan dapat pesangon, setelah lima sampai tujuh tahun baru bisa mendapat pesangon," kata H Sadin.

Selain itu, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga yang paling besar mencapai seratus persen sudah jelas juga akan memberatkan kaum pekerja.

Efek tersebut menurutnya akan lebih dirasakan memberatkan bagi pekerja yang miliki banyak tanggungan anggota keluarga.

Selain H Sadin, sederet argumen juga disampaikan Ketua DPC Federasi SPSI Kota Banjarmasin, Sumarlan dan Ketua Sekretaris Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalsel, Wagimun.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK nyatakan sependapat dan menilai poin-poin yang menjadi tuntutan para pekerja dan kaum buruh masuk akal.

H Supian HK disaksikan para Anggota Dewan lainnya dan para perwakilan pekerja dan buruh setuju dan tandatangani dokumen tuntutan para pengunjuk rasa.

"Kami akan lanjutkan ke Kementrian Ketenagakerjaan sesuai dengan tuntutan, kami setuju dengan suara buruh," kata H Supian HK.

Selain akan teruskan ke Kementrian, Ia nyatakan akan komunikasikan tuntutan tersebut dengan para Ketua DPRD Seluruh Indonesia untuk mendapatkan dukungan dan kesamaan suara.

H Supian HK juga meminta DPD Federasi SPSI Kalsel berkomunikasi dengan DPD Federasi SPSI di daerah lainnya untuk menyamakan suara sehingga bisa lebih signifikan dan didengar oleh Pemerintah Pusat baik Eksekutif dan Legislatif.

"Harus sama dan seiring semua daerah, karena kalau hanya mengharap Kalsel yang bersuara ke Pusat ini tentu berat," kata politisi Partai Golkar ini.

Usai capai kesepakatan, para Wakil Rakyat bersama Perwakilan pekerja dan buruh kembali menemui massa pengunjuk rasa yang masih berorasi di depan Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel.

Mendapatkan kabar kesepakatan dengan DPRD Provinsi Kalsel untuk menerus kan tuntutannya ke Pusat, massa pengunjuk rasa pun selanjutnya secara tertib membubarkan diri.

Pengamanan cukup ketat terlihat pada aksi unjuk rasa kali ini, dimana Kepolisian menyiagakan ratusan personel dan setidaknya tiga unit mobil water cannon.(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Editor: Novri Eka Putra
Video Production: Novri Eka Putra
Sumber: Banjarmasin Post
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved