Kisah 4 Keluarga di Pemalang yang Terisolasi Gara-gara Jalan Ditembok, Bermula Setelah Pilkades

TRIBUN-VIDEO.COM - Nasib kurang mengenakan menimpa empat keluarga di Pemalang, Jawa Tengah ini.

Pasalnya, mereka kesulitan mengakses rumahnya setelah jalan yang biasa digunakan ditembok setinggi tiga meter.

Peristiwa pemblokiran jalan ini terjadi seusai pelaksanaan Pilkades pada Desember lalu.

Empat keluarga di Desa Widodaren, Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah merasa kesulitan untuk keluar masuk rumah mereka.

Hal ini disebabkan akses jalan yang dibangun tembok setinggi tiga meter oleh pemilik tanah bernama Sukendro.

Satu-satunya akses jalan yang dapat digunakan yakni saluran air atau got yang berada di samping tembok.

Tri Budi, salah satu pemilik rumah yang terisolasi bercerita akses jalan tersebut sudah dibeli dengan harga Rp 100 juta.

Bahkan ia sudah membayar uang muka Rp 50 juta yang diserahkan kepada Sukendro pada 18 Desember 2020.

Tanah yang dibeli memiliki lebar depan 3,33 meter dan lebar belakang 3,66 meter.

Namun oleh Sukendro, uang tersebut dikembalikan secara sepihak melalui menantunya sebelum pelaksanaan Pilkades Desember 2020.

Baca: Akses Jalan Ditutup Tembok, 4 Keluarga di Pemalang Terisolasi hingga Harus Melewati Saluran Air

Namun saat kalah pilkada, akses jalan tersebut ditutup tembok tepatnya mulai 27 Februari 2021.

Akibatnya ada empat keluarga yang kesulitan keluar.

Mereka adalah Suharto, ayah Tri Budi, Kismanto, Agus, dan Amsori.

Sementara itu, pihak Sukendro bersikeras pihaknya tak mau menjual tanah tersebut.

Anak Sukendro, Andrianto Susatyo menjelaskan, tanah tersebut adalah tanah waris milik adik bungsunya.

Mulanya, pihaknya akan menjual tanah tersebut.

Namun, beberapa hari kemudian uang muka dikembalikan karena mereka mendengar rumor yang kurang mengenakan.

Andri juga menampik bahwa pembangunan tanah milik keluarganya yang juga akses jalan itu karena kalah dalam kontestasi pilkades pada Desember 2020.

Saat ini masalah tersebut masih dalam tahap perundingan yang melibatkan kepolisian dan juga perangkat desa setempat. (*)